CEK LOKASI: Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto saat mengecek lahan untuk relokasi PKL, Senin (27/8). (AFIATI TSALITSATI / JAWA POS RADAR SEMARANG)
CEK LOKASI: Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto saat mengecek lahan untuk relokasi PKL, Senin (27/8). (AFIATI TSALITSATI / JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Ratusan Pedagang Kaki Lima (PKL) Karangtempel, Semarang Timur yang berada di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT) akhirnya bersedia direlokasi. Sedikitnya 536 PKL itu bersedia pindah setelah terjadi kesepakatan mengenai lokasi baru. Mereka akan direlokasi ke Pasar Barito Baru di Penggaron dan sebagian ke Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT).

Ketua Paguyuban PKL Karya Mandiri, Rohmat, membenarkan tidak ada lagi keberatan untuk direlokasi lantaran sudah mendapat titik temu langsung dengan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi dan Dinas Perdagangan usai audiensi dengan Komisi B DPRD Kota Semarang.

“Ada yang minta sendiri pindah ke Pasar Barito Baru atau Pasar Klitikan Penggaron. Jumlahnya 70-an pedagang. Ya, karena pertimbangan tempat tinggal, dan sebagainya. Selebihnya, di lahan baru yang disewakan Pemerintah Kota Semarang di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah yang saat ini masih dalam proses pengerasan tanah,” katanya usai audiensi, Senin (27/8).

Setidaknya dalam kurun waktu tiga tahun ke depan, para PKL akan menempati lokasi tersebut.

Rohmat mengatakan, berdasarkan progres yang disampaikan Dinas Perdagangan, diperkirakan proses pengerasan tanah dan persiapan tempat baru akan rampung pada 4-5 September mendatang. Setelah selesai, tahap selanjutnya adalah pengurus akan cek lokasi dan melakukan pengukuran lahan dengan kios. Namun demikian, ia memastikan jika para PKL Karangtempel siap pindah, bahkan pedagang juga bersedia membangun lapak-lapaknya secara swadaya.

“Berhubung waktunya mendesak, pedagang swadaya mau bangun sendiri lapak-lapaknya. Namun, kalau untuk infrastruktur pendukung, seperti jalan kan nggak mungkin pedagang bangun sendiri,” ujarnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto, mengapresiasi kesediaan PKL Karangtempel untuk direlokasi di lahan yang disepakati bersama. Dijelaskan, dalam empat hari ke depan, proses pengerasan tanah diharapkan sudah selesai, sehingga per 5 September sudah bisa dilakukan pembagian lapak di lokasi tersebut.

“Hari ini sampai tanggal 4 September nanti, masih proses pengerasan tanah. Kami sewa lahan seluas 1,2 hektare yang bisa digunakan selama tiga tahun, yakni 2019, 2020, hingga 2021. Targetnya awal Oktober, para pedagang yang ada di wilayah Karangtempel, Mlatiharjo, Bugangan, dan Rejosari harus sudah menempati tempat relokasi yang sudah disediakan. Jadi sana (Barito Lama, Red) harus sudah bersih,” tegasnya.

Fajar menambahkan, jika proses relokasi PKL Barito yang tersisa di Kelurahan Mlatiharjo, Bugangan, Rejosari ditambah 530 PKL di Karangtempel belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Pasalnya, pembangunan shelter PKL di Pasar Barito Baru masih mencapai 29 persen. Fajar meminta pelaksana proyek pembangunan shelter PKL di Pasar Barito Baru Penggaron yang dianggarkan sekitar Rp 5 miliar untuk melakukan percepatan.

“Karena masih sedikit (29 persen), kami minta kontraktornya untuk mempercepat pembangunan. Karena semakin cepat selesai, maka PKL semakin cepat pindah,” ungkap Fajar.

Awalnya, pembangunan shelter yang berjumlah 80 unit kios akan diperuntukan bagi PKL dari Kelurahan Karangtempel. Seiring berjalannya waktu menyusul kesediaan PKL Karangtempel yang dipindah ke lahan sewa di MAJT, shelter tersebut dialihkan bagi PKL dari Kelurahan Mlatiharjo yang masih bertahan di bantaran Sungai Banjir Kanal Timur (BKT).

Fajar berharap, shelter tersebut sudah bisa ditempati para PKL akhir September mendatang. Pasalnya, jika melihat progres pembangunan shelter sangat tidak memungkinkan jika memaksakan relokasi PKL yang masih bertahan saat ini.

“Kesepakatan dengan PKL Mlatiharjo, mereka bersedia pindah jika shelter PKL sudah mencapai 80 persen. Mudah-mudahan minggu ketiga September, bagian atap shelter sudah terpasang, sehingga bisa ditempati,” harapnya.

Dewan menilai molornya relokasi PKL dari bantaran Sungai Banjir Kanal Timur menandakan kurangnya perencanaan dalam pembangunan. “Ini menandakan pemerintah kurang dalam perencanaan. Detail engineering design (DED) proyek normalisasi Sungai BKT kan sudah lama sebenarnya,” kata Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang, Agus Riyanto Slamet.

Hal tersebut diungkapkannya usai beraudiensi dengan Paguyuban PKL Karya Mandiri di wilayah Karangtempel yang menjadi bagian dari bantaran Sungai BKT dan Dinas Perdagangan Kota Semarang di Gedung DPRD Kota Semarang.

Menurut Agus, semestinya pemerintah lebih sigap dalam perencanaan terkait relokasi PKL dari bantaran Sungai BKT seiring dimulainya proyek normalisasi sungai. Salah satu perencanaan adalah terkait pembersihan lahan.

“Harusnya kan diatur, direncanakan sejak awal. Di tengah jalan, ternyata ada kendala. Banyak pedagang protes karena tempat relokasi tidak sesuai, terlalu jauh, sempit, dan sebagainya,” ujar Politikus PKS itu.

Dalam perkembangannya, kata dia, ternyata Pemerintah Kota Semarang menyediakan lahan relokasi yang baru bagi PKL yang selama ini menempati wilayah Karangtempel tersebut dengan sistem menyewa lahan.

Ya, mudah-mudahan pemerintah serius dalam menyediakan lahan sementara untuk relokasi di kawasan Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT) Semarang. Meski harus menyewa, membayar,” harapnya.

Di sisi lain, penyewaan lahan juga harus dipersiapkan secara matang, termasuk kaitannya dengan penganggaran. Pasalnya, sejauh ini belum ada pembahasan anggaran sewa lahan dalam APBD.

“Pindah ini kan harus menyewa, harus membayar. Penganggarannya kapan? Kalau 2019, kemungkinan belum masuk. Harga berapa? Kami juga ndak tahu. Kebetulan juga belum dibahas,” terangnya. (tsa/aro)