Dorong Anggota LMDH Jadi Peserta BPJS TK

417
KERJASAMA : Penandatangan kerjasama Kepala Perhutani Divre Jateng, Bambang Catur W dan Depdir BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIJ, Mochammad Triyono disaksikan oleh Dewan Pengawas BPJS TK, Eko Darwanto (putih) dan Depdir Bidang Wasrik dan Kemitraan, I Nyoman Mastera. (IDA NOR LAYLA/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KERJASAMA : Penandatangan kerjasama Kepala Perhutani Divre Jateng, Bambang Catur W dan Depdir BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIJ, Mochammad Triyono disaksikan oleh Dewan Pengawas BPJS TK, Eko Darwanto (putih) dan Depdir Bidang Wasrik dan Kemitraan, I Nyoman Mastera. (IDA NOR LAYLA/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Masyarakat desa hutan yang menjadi mitra Perhutani, memiliki risiko kerja tinggi. Karena itulah, Perhutani Divre Jateng dan Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan (TK) Jawa Tengah dan DIJ bersinergi memberikan perlindungan jaminan ketenagakerjaan kepada masyarakat yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) ini.

Kepala Perhutani Divisi Regional Jateng, Bambang Catur Wahyudi mengungkapkan bahwa dari 635 ribu hektare hutan di wilayah Jateng terbagi ke dalam 1933 LMDH. Dari jumlah itu ada 329.023 anggota LMDH. “Tingginya kesadaran anggota LMDH menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, semoga meningkatkan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sehingga ada jaminan kerja dan jaminan hari tua,” jelasnya di sela penandatanganan perjanjian kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Perhutani Regional Jateng di Semarang, di PO Hotel, Senin (27/8).

Selama ini ada mekanisme kegiatan sharing dari hasil hutan kayu maupun non kayu sebesar Rp 20 miliar setiap tahun dari Perhutani ke LMDH. Biasanya, sharing tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan produktif dan program peningkatan kapasitas. Termasuk bisa digunakan untuk iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. “Saya sangat mengapresiasi program ini,” tandasnya.

Menurutnya, kerjasama antara Perhutani Jateng dan BPJS TK ini kali pertama. Hal ini disambut positif Dewan Pengawas BPJS TK, Eko Darwanto dan Deputi Direktur Bidang Wasrik dan Kemitraan, I Nyoman Mastera. “Secara finansial, sangat potensial karena ada sisa hasil usaha atau sharing dari Perhutani yang bisa dimanfaatkan untuk pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan,” kata Eko.

Apalagi, imbuh Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIJ Mochammad Triyono, iuran BPJS TK ini sangat murah. Hanya Rp 10 ribu hingga Rp 16.800 per bulan. Kalau ingin ada saving, bisa iuran sebesar Rp 20 ribu per bulan. “Meski iurannya murah, jangan sampai masyarakat membeli kucing dalam karung. Jadi ada kewajiban dari kami untuk memberikan penjelasan mengenai seluruh program, sehingga saat terjadi risiko bisa segera menghubungi kami,” kata Triyono.

Triyono menambahkan bahwa kerja sama antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Perhutani untuk memberikan perlindungan masyarakat yang tergabung dalam LMDH merupakan pertama kali di Indonesia dan akan menjadi percontohan bagi daerah lain. “LMDH hanya ada di daerah Jawa (Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat) dan Madura. Ini adalah percontohan bagi daerah lain dan kami menargetkan hingga akhir tahun, bisa memberikan perlindungan kepada 329.023 yang menjadi anggota LMDH,” kata Triyono.

Sementara itu, Ketua Perhimpunan Masyarakat Desa Hutan Indonesia (Permadina), Moh Adib, menambahkan bahwa anggota LMDH sangat antusias menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. “Persoalannya bukan soal membayar, tetapi kemana membayarnya yang perlu masih dicarikan. Kami mengharapkan pembayaran iuran dilakukan di sekretariat LMDH,” kata Adib.

Diakuinya, ada 3 anggota LMDH yang meninggal telah mendapatkan santunan masing-masing Rp 24 juta. Padahal baru menjadi peserta BPJS TK. “Ada satu lagi, pagi mendaftar BPJS TK, siangnya kecelakaan dan meninggal dunia, ahli warisnya langsung mendapatkan pembayaran klaim sebesar Rp 60 juta,” katanya. (ida)