SIMBOLIS : Rektor Universitas PGRI Semarang, Muhdi, secara simbolis menyerahkan ID Card peserta Orientasi Akademik PPG dalam Jabatan Universitas PGRI Semarang Tahun 2018, Senin (27/8). (Sigit Andrianto/ Jawa Pos Radar Semarang)
SIMBOLIS : Rektor Universitas PGRI Semarang, Muhdi, secara simbolis menyerahkan ID Card peserta Orientasi Akademik PPG dalam Jabatan Universitas PGRI Semarang Tahun 2018, Senin (27/8). (Sigit Andrianto/ Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Di tengah persaingan ketat antar bangsa, keberadaan guru profesional menjadi suatu kewajiban. Dalam hal ini, guru harus bisa menyiapkan peserta didik agar dapat hidup dan bersaing.

Rektor Universitas PGRI Semarang, Muhdi menjelaskan syarat sesuai UU nomor 14 tahun 2005, guru profesional setidaknya harus memenuhi syarat di antaranya kualifikasi akademis, kompetensi dan sertifikasi.

”Kualifikasi pendidikan ini diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat,” jelas Muhdi dalam Orientasi Akademik PPG dalam Jabatan Universitas PGRI Semarang Tahun 2018 Semarang, Senin (27/8).

Sementara itu, lanjutnya, guru harus memiliki kompetensi. Baik kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, maupun profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Syarat guru profesional lainnya adalah harus memiliki sertifikat pendidik.

”Sertifikat diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan. Sertifikasi diselenggarakan perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga pendidikan yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah,” ujarnya sembari menambahkan bahwa sertifikasi pendidik dilaksanakan secara objektif, transparan dan akuntabel.

Menyoal profesionalitas guru, Sri Suciati, wakil ketua PGRI Provinsi Jawa Tengah mengatakan bahwa etika masih menjadi tantangan. Hingga saat ini, masih banyak guru, utamanya guru yang baru, belum mengerti tentang kode etik profesi guru. Dampaknya, para guru memiliki kemungkinan besar melanggar kode etik tanpa menyadari yang dilakukan adalah suatu pelanggaran. ”Bahwa guru punya kode etik, masih banyak yang sama sekali belum tahu,” tegas Suci yang juga menjabat sebagai wakil rektor 1 UPGRIS ini.

Ia menjelaskan, pemahaman mengenai kode etik biasanya diberikan oleh organisasi profesi sejak awal para guru tergabung di dalamnya. Sesuai Undang-Undang, para guru dan dosen memang diharuskan menjadi anggota organisasi profesi.

”Sayangnya tidak sedikit pula yang terprovokasi bahwa ketika ikut organisasi profesi gaji mereka akan terpotong. Padahal bukan seperti itu. Kalau ada iuran untuk kehidupan organisasi itu, iya. Tapi itu sudah diatur. Sudah disepakati dan hanya 4000 rupiah per bulan,” terangnya. (sga/mg14/mg9/ida)