25.590 Warga Belum Rekam E-KTP

Distribusi Blangko E-KTP Jadi Kendala

207

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Distribusi blangko E-KTP dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) masih menjadi kendala. Hal itu dikatakan Kabid Kependudukan Dispendukcapil Kabupaten Semarang Agus Saryanto.

Dikatakannya, saat ini belum semua masyarakat Kabupaten Semarang melakukan rekam data. Sehingga kesadaran masyarakat akan pentingnya administrasi kependudukan masih dipandang rendah. “Sebanyak 25.590 warga wajib E-KTP belum melakukan terekam data. Distribusi blangko dari pusat tidak konsisten,” ujar Agus, Senin (27/8).

Padahal segala upaya sudah dilakukan Pemkab Semarang. Diantaranya fasilitas rekam data yang bisa dilakukan di masing-masing kantor kecamatan dan Dispendukcapil sendiri. Juga upaya lain yaitu sistem jemput bola dengan mendatangi ke sekolah-sekolah.

“Syarat rekam data padahal cukup mudah untuk warga dengan surat pengantar plus kartu keluarga, kalau siswa yang mau di sekolah cukup bawa kartu keluarga,” tuturnya. Dalam waktu dekat, Dispendukcapil akan melakukan rekam data di tiga sekolah.

Diantaranya SMAN 1 Bringin dan SMA N 1 Bergas. Diakui agus, rekam data di sekolah lebih efektif ketimbang menunggu di kantor kecamatan. “Lebih efektif disekolahan karena mereka hanya membawa fotokopi KK, tidak usah pengantar, yang penting orang itu sudah berumur 16 tahun,” ujarnya.

Meski rekam data bisa dilakukan kepada siswa usia 16 tahun, pencetakaan bisa dilakukan setelah mereka berusia 17 tahun. “Diprioritaskan siswa berusia 17 tahun sebelum 17 April 2019 untuk kebutuhan Pemilu, Pileg, dan Pilpres itu di prioritaskan,” katanya.

Terkait persiapan tersebut, pihaknya selalu melakukan suport data ke KPU Kabupaten Semarang untuk kepentingan pendataan pemilih. “Saat KPU ke alapangan pakai data dari kita untuk cek dilapangan,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Semarang Budi Kristiono mengungkapkan jika untuk E-KTP diberikan anggaran sebesar Rp 1,8 miliar yang bersumber dari APBD perubahan. “Kurang 3,3 persen per Juli 2018 masyarakat Kabupaten Semarang yang belum rekam data,” tuturnya.

Upaya jemput bola, menurutnya sangat efektif. Dikatakannya keefektifan rekam data disekolah itu bisa mencapai 50 persen. Budi juga menjelaskan jika per 1 September 2018 nanti program KIA akan dilaksanakan. Dimana stok blangko untuk Kartu Identotas Anak (KIA) yang sudah siap mencapai 36 ribu. “Target kita ya menghabiskan stok blangko itu, untuk anggaran juga disuport dari APBD Kabupaten Semarang,” katanya.

Adapun tatacara permohonan KIA yaitu menyertakan akta kelahiran anak. Kemudian maksimal 10 hari KIA sudah bisa diambil di kantor Dispendukcapil Kabupaten Semarang. “Untuk pelayanan KIA hanya di kantor Dispendukcapil saja,” katanya.

Dijelaskan lebih lanjut, adapun alat cetak yang digunakan untuk KIA sama dengan E-KTP. Sehingga, ia memastikan jika sarpras KIA tidak mengalami kendala. “Fungsi KIA untuk legalitas anak selain akte kelahiran. KIA berlaku sampai usia H-1 17 tahun,” ujarnya. (ewb/bas)