Wujudkan Inisiatif Progresif untuk Kesejahteraan

Hari Jadi ke-396 Tahun Kabupaten Pekalongan

254
TINJAU KAMPUS UNDIP : Bupati Pekalongan Asip Kholbihi meninjau kampus Universitas Diponegoro di gedung eks Sanggar Kegiatan Bersama (SKB) Jalan Mandurorejo, Desa Tanjung Kulon, Kajen, atau di sebelah barat kantor KPU Kabupaten Pekalongan.
TINJAU KAMPUS UNDIP : Bupati Pekalongan Asip Kholbihi meninjau kampus Universitas Diponegoro di gedung eks Sanggar Kegiatan Bersama (SKB) Jalan Mandurorejo, Desa Tanjung Kulon, Kajen, atau di sebelah barat kantor KPU Kabupaten Pekalongan.
OPINI WTP : Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2017 kepada Bupati Pekalongan Asip Kholbihi.
OPINI WTP : Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah Hery Subowo, menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LKPD tahun 2017 kepada Bupati Pekalongan Asip Kholbihi.

RADARSEMARANG.COM, KAJEN—Peringatan Hari Jadi ke-396 tahun Kabupaten Pekalongan yang jatuh pada Sabtu Pahing, 25 Agustus 2018, kali ini mengusung tema Inisiatif Progresif untuk Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pekalongan. Tema ini sesuai dengan visi misi kepemimpinan Bupati Pekalongan, KH Asip Kholbihi SH MSi dan Wakil Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti yang saat ini sudah berjalan selama dua tahun dan akan memasuki tahun ketiga kepemimpinannya.

Memasuki usia 396 tahun ini, terdapat penuntasan 12 mandat rakyat Kabupaten Pekalongan dalam kepemimpinan Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi SH MSi dan Wakil Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti di Kabupaten Pekalongan. Pertama, rekayasa sosial dan engineering untuk penanganan rob di Kabupaten Pekalongan. Dalam dua tahun terakhir sudah selesai tertangani meski belum tuntas karena saat ini prosesnya masih berjalan. Kabupaten Pekalongan mendapatkan bantuan penanganan rob dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 489 miliar. Pemda meyakini bisa mengatasi permasalahan rob yang diawali pada tahun 2008 dan banjir mulai parah pada tahun 2014.

Untuk menyelesaikan permasalahan rob yang ada di Kecamatan Tirto, pada tahun 2017, Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi SH MSi dan Wakil Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti membuat tanggul melintang gotong royong yang berada di Desa Mulyorejo, Kecamatan Tirto. Tanggul ini ternyata berhasil menanggulangi bencana banjir yang ada di empat desa, yakni Desa Tegaldowo, Desa Mulyorejo, Desa Karangkompo dan Desa Sepacar. Upaya ini mendapat pengakuan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Banjir rob di wilayah 4 desa tersebut berhasil diatasi hanya dengan anggaran Rp 2,4 miliar dari APBD Kabupaten Pekalongan. Keberhasilan membangun tanggul ini menjadi daya dukung untuk membangun tanggul yang lebih besar dengan biaya dari APBN secara multiyears. Harapannya, akhir tahun 2019 permasalahan banjir rob akan selesai, seiring dengan selesainya pembangunan tanggul raksasa tersebut.

Kemudian penyelesaian infrastruktur lain, Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi SH MSi dan Wakil Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti telah membuat mapping jalan, atau peta jalan untuk menyelesaikan persoalan infrastruktur jalan di Kabupaten Pekalongan. Targetnya, pada tahun 2020, semua jalan sudah selesai dalam kondisi bagus dan mulus. Demikian juga dengan penerangan jalan. Seperti yang ada di Kecamatan Petungkriyono, Paninggaran, Lebakbarang dan Kandangserang, sekarang semua sudah terang di malam hari.

Selain itu, sarana infrastruktur lainnya, seperti infrastruktur pengairan yang rusak, akan diperbaiki. Pemda juga akan membangun serta meningkatkan sistem pengairan baru yang berdampak pada meningkatnya panen. Kemudian bagaimana me-recycling air , membuat bendungan-bendungan baru atau embung-embung baru, perlu dikaji. Karena saat ini debit air sungai menurun sekitar 30 persen, baik di sungai-disungai besar seperti sungai Singkarang ataupun sungai-sungai yang lain. Sehingga perlu disikapi dengan memanfaatkan ketika musim hujan, biar airnya tidak terbuang begitu saja ke laut atau sungai.

Pembangunan bersifat fisik pada tahun 2018 ini akan terus dilakukan. Pembangunan dapat mendongkrak ekonomi masyarakat. Seperti pembangunan Pasar Kedungwuni, pusat-pusat UMKM yang semua titiknya di Kecamatan Kedungwuni, peningkatan Pasar Doro, Pasar Pekajangan dan Bligo. Termasuk mendorong pasar desa di Desa paninggaran untuk ditingkatkan menjadi pasar kelas kabupaten. Tahun 2018 adalah tahun dimulainya pembangunan bidang IT di Kabupaten Pekalongan, yang nantinya juga akan didedikasikan untuk UMKM.

Sedangkan pada di sektor kebudayaan, banyak yang telah dilakukan dengan program yang bersifat pemberdayaan. Utamanya dititikberatkan pada penyadaran kembali kualitas kesehatan dan sektor pendidikan. Sektor kesehatan di Kabupaten Pekalongan, dulu dikenal dengan tingkat kematian ibu melahirkan yang tinggi. Pada 2 tahun terakhir ini angkanya bisa ditekan hingga turun secara drastis. Inisiasi program Zero Dropout dimaksudkan agar seluruh anak-anak usia sekolah, tidak boleh lagi tidak sekolah. Wajib belajar sembilan tahun harus diemplementasikan, karena sebentar lagi akan tinggal landas wajib belajar 12 tahun.

Di sektor keagamaan, sesuai dengan visi Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi SH MSi dan Wakil Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti, yakni membangun masyarakat yang mempunyai sendi-sendi religius. Banyak hal yang telah dilakukan di samping memberikan honor pada guru agama, pendidikan nonformal seperti TPQ, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren juga ditingkatkan. Sekolah negeri diberikan tambahan-tambahan pelajaran yang bermuatan agama seperti muatan akidah di tingkat dasar dan menengah, kemudian pemahaman fiqih seharian yang bisa diaplikasikan di tingkat anak didik. Untuk mengurangi gejala/fenomena radikalisme, ditanamkan akidah toleran yang sudah diajarkan oleh para orangtua terdahulu. Akidah-akidah yang lurus ditanaman agar tidak terdistorsi oleh pemahaman-pemahaman lain. Termasuk menggerakkan kembali jam belajar siswa mulai habis maghrib sampai isya, dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar jam-jam tersebut digunakan dengan sebaik-sebaik mungkin untuk menjalankan kembali tradisi para lelulur seperti melakukan kajian-kajian agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.

Di Kabupaten Pekalongan ini, jumlah UMKM hampir 53 ribu. UMKM ini akan segera diklasterisasi. Kemudian dengan pola pemberdayaan yang fokus, Pemda menginisiasi lahirnya pemasaran yang disebut pemasaran alternatif, yang membuka hubungan dengan pemerintahan, baik di Indonesia maupun luar negeri untuk memasarkan produk-produk. Yang terpenting lagi Kabupaten Pekalongan akan segera membangun rest area tipe A di jalan tol Pemalang-Batang, yang akan menampung ratusan UMKM.

Adanya beberapa perguruan tinggi negeri di Kabupaten Pekalongan juga dalam rangka meningkatkan angka partisipasi perguruan tinggi dan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk kuliah di kampus negeri. Saat ini ada 8 perguruan tinggi yang sudah dirancang berdiri di Kabupaten Pekalongan dan semuanya on process. Bahkan 1 kampus sudah berdiri, yakni IAIN Pekalongan di Desa Rowolaku, Kecamatan Kajen. Kemudian akan disusul perguruan tinggi lainnya, seperti Universitas Diponegoro (Undip), Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan, Institut Teknologi dan Sains Nahdlatul Ulama, beberapa stasiun lapangan seperti milik Universitas Gajah Mada (UGM) di Pagilaran dan percontohan pertanian padi Institur Pertanian Bogor (IPB) di Kajen dan Kesesi.

Bahkan pada bulan Agustus ini, Undip Semarang mulai membuka calon mahasiswa baru untuk Program Studi di Luar Kampus Utama (PSDKU) di Kota Kajen, Kabupaten Pekalongan. Adapun dua prodi yang dibuka untuk kampus di Kabupaten Pekalongan, yakni D3 Akuntansi dan D3 Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK). D3 Akuntansi dan D3 Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) akan menerima 60 mahasiswa baru. Kampus Undip menempati gedung eks Sanggar Kegiatan Bersama (SKB) di Jalan Mandurorejo, Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen, atau di sebelah barat kantor KPU Kabupaten Pekalongan.

Kepempinan kepimimpinan Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi SH MSi dan Wakil Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti 3 tahun ke depan, sangat berpengaruh pada perubahan di Kabupaten Pekalongan, terutama dari aspek pemberdayaan, aspek pembangunan sarana-sarana dasar, infrastrukur-infrastrukur dasar. Baik itu infrastruktur ekonomi, infrastruktur transportasi dan lain sebagainya. Maka ini akan memperkuat posisi Kabupaten Pekalongan di kawasan Jawa Tengah.

Meskipun angka kemiskinan di Kabupaten Pekalongan masih 12 persen, tapi dengan program-program yang telah dijalankan selama ini, dalam waktu dekat akan terjadi penurunan angka kemiskinan yang signifikan. Dan di akhir masa jabatan Bupati Pekalongan KH Asip Kholbihi SH MSi dan Wakil Bupati Pekalongan Ir Arini Harimurti pada tahun 2021, Kabupaten Pekalongan sudah merdeka untuk menurunkan angka kemiskinan dari 12persen menjadi 9 persen. Meski ini bukan langkah yang mudah, butuh kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas, untuk terus menerus mengentaskan masalah kemiskinan.

Dari aspek tata pengelolaan keuangan daerah, cukup perfect. Terbukti sejak tahun 2016, Kabupaten Pekalongan sudah meraih penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, tapi masih WTP percobaan menurut versi BPK. Baru pada tahun 2017 dan 2018 WTP yang diberikan BPK kepada Kabupaten Pekalongan adalah WTP mantap. Bahkan pada penghargaan WTP tahun 2018 ini, Kabupaten Pekalongan menjadi salah satu daerah yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kepercayaan yang diberikan dari BPK ini menjadi daya dukung dan menjadi spirit Kabupaten Pekalongan dalam memberikan pelayanan yang baik. Dan yang paling penting adalah memberikan kepercayaan pada para investor agar datang ke Kabupaten Pekalongan. Pemda telah menyiapkan lahan kawasan industri di pantura seluas 2000 hektare. Pada tahun 2018 ini, Pemda Kabupaten Pekalongan akan memangkas sistem perizinan, kemudian regulasi yang tidak mendukung akan dideregulasi, pelayanan yang berbelit yang menyangkut SDM akan dibenahi. Maka orang datang ke Kabupaten Pekalongan sudah nyaman dan ramah, sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. (thd/adv)