Dorong Perempuan Ikut Lelang Jabatan Sekda

431
DILANTIK : Pj Sekda Kota Magelang Sumartono mendapat ucapan selamat dari sejumlah pejabat yang menghadiri pelantikannya, di Pendopo Pengabdian, Jumat (24/8). (DOK HUMAS PEMKOT MAGELANG)
DILANTIK : Pj Sekda Kota Magelang Sumartono mendapat ucapan selamat dari sejumlah pejabat yang menghadiri pelantikannya, di Pendopo Pengabdian, Jumat (24/8). (DOK HUMAS PEMKOT MAGELANG)

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Kepala Inspektorat Kota Magelang Sumartono kini memiliki tugas baru usai dilantik sebagai Pelaksana Jabatan (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Magelang, Jumat (24/8). Ia dituntut bisa menuntaskan tiga program prioritas dalam waktu singkat.

“Tiga program itu, persiapan pembentukan panitia seleksi (pansel) Sekda definitif, kemudian pembahasan APBD Perubahan 2018 dan RAPBD 2019,” ungkap Sumartono usai dilantik Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito di Pendopo Pengabdian.

Sementara itu, Sigit menjelaskan, sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018, masa tugas Pj Sekda hanya tiga bulan. Ia berharap, tak lama lagi sudah terpilih Sekda definitif untuk membantu kerja pemerintah. Dalam waktu dekat ini, akan dibuka lelang jabatan Sekda Kota Magelang, dan tidak menutup kemungkinan membuka kesempatan bagi pejabat eselon II dari luar daerah.

“Saya katakan, lelang jabatan itu bersifat terbuka dan transparan,” ujarnya.

Bahkan ia mendorong bagi kaum perempuan untuk meramaikan lelang tersebut. Ia yakin banyak pejabat perempuan yang berkompeten dan memiliki daya saing. “Wakil Wali Kota saya kan juga dari kaum perempuan. Pokoknya tidak ada kriteria khusus, semua bisa kalau memenuhi syarat,” tandasnya.

Terpenting, sosok Sekda yang terpilih nanti mampu menerjemahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Utamanya untuk menyukseskan visi pembangunan daerah Kota Magelang periode 2016-2021 yang telah ditetapkan Sigit dan Windarti Agustina.

Untuk diketahui, persyaratan mengikuti lelang jabatan di antaranya merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan golongan eselon II, telah pindah lebih dari dua kali Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berbeda dan batas usia maksimal 56 tahun. (put/ton)