Libatkan Pengusaha Terkenal, Kerugian Puluhan Miliar Rupiah

Ketika Hotman Paris Hutapea Viralkan Kasus Penipuan Tanah di Jateng

1091
TUNTUT KEADILAN: Para korban penipuan penjualan tanah saat melapor di Mapolda Jateng, kemarin. (M HARYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
TUNTUT KEADILAN: Para korban penipuan penjualan tanah saat melapor di Mapolda Jateng, kemarin. (M HARYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM – Kasus penipuan tanah yang diduga melibatkan pengusaha di Semarang menjadi viral di dunia maya. Ini setelah pengacara selebritis ibu kota Hotman Paris Hutapea mengunggah tiga video terkait penahanan dan pelepasan Agus Hartono oleh penyidik Polda Jateng beberapa waktu lalu di akun Instagram-nya. Agus disebut-sebut sebagai pelaku penipuan tanah tersebut.

M HARYANTO

TIGA video itu diunggah di akun @hotmanparisofficial pada Minggu (19/8) lalu. Hotman Paris Hutapea mengungkapkan adanya dugaan penipuan tanah dengan korban warga Jateng. Dalam video itu juga dijelaskan banyak rakyat Jateng yang mendatanginya. Ia juga mempertanyakan kenapa tersangka yang sudah ditahan bisa dikeluarkan lagi.

“Ini rakyat Jateng, ramai-ramai datang ke Kopi Johny (warung kopi tempat Hotman Paris biasa memberikan layanan konsultasi hukum gratis di Jakarta, Red) karena ada dugaan tindak pidana penipuan LP Nomor 185 Tahun 2018 oleh seorang pengusaha kaya raya. Anehnya orang ini sudah tersangka, sudah ditahan, bahkan cekal ke luar negeri, tapi kok bisa tiba-tiba tahanan luar, sehingga masyarakat ini semua yang dirugikan curiga ada apa ini?” ucap Hotman Paris dalam rekaman video.

Pasca unggahan video itu, kasus penipuan tanah ini pun sempat heboh. Bahkan, Kamis (23/8) kemarin, sebanyak tujuh orang dari berbagai daerah mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolda Jateng. Mereka ramai-ramai melaporkan Agus Hartono, yang diduga merupakan salah satu pengusaha di Kota Semarang atas dugaan kasus penipuan balik nama sertifikat jual beli tanah milik warga Tujuh orang tersebut di antaranya berasal dari Brebes, Salatiga, dan Kota Semarang. Atas penipuan ini, kerugian yang dialami para korban mencapai belasan miliar rupiah.

Salah satu pelapor, Hari Nugroho, warga Salatiga, mengaku mengetahui terjadinya dugaan penipuan itu berawal saat bidang tanahnya di Desa Bendosari, Kecamatan Argomulyo, Salatiga dibeli oleh seseorang pada pertengahan 2016 silam. “Tanah saya dua sertifikat harganya sekitar Rp 400 juta. Pembayaran baru DP 50 persen. Kemudian sertifikat asli milik saya dipinjam Pak Edward, katanya buat kroscek di BPN,” ungkapnya usai melapor di Polda Jateng, Kamis (23/8) kemarin.

Dari jumlah uang Rp 400 juta tersebut, Hari Nugroho mengaku baru menerima uang kisaran separuhnya. Namun tiba-tiba, tanah miliknya tersebut sudah beralih nama atas nama Agus Hartono. Padahal jumlah kekurangan belum terlunasi.

“Kemudian saya tagih kepada pembeli awal selalu dijanjikan belum ada uang, belum ada sampai saat ini belum kami terima. Tapi tahu-tahu surat sertifikat sudah dibalik nama Agus Hartono, setahu kami orang Semarang,” keluhnya.

Hari Nugroho mengakui, mengetahui sudah beralih nama ke Agus Hartono setelah lokasi bidang tanah yang dijual tersebut didatangi oleh petugas salah satu perbankan pada sekitar tiga bulan lalu. Petugas bank itu menyampaikan jika tanah tersebut akan dilelang oleh perbankan.

“Bilangnya kalau tanah itu sudah atas nama Agus Hartono. Padahal kami belum merasa ke notaris untuk tanda tangan. Kami juga tidak merasa transaksi sama Agus, tahu-tahu sudah atas nama dia. Itu prosesnya gimana kami tidak tahu,” bebernya.

Hari Nugroho menambahkan, bukan hanya dirinya saja yang telah menjadi korban dugaan penipuan kasus ini. Hari menyebutkan, setidaknya dari semua korban penjual tanah ini total luas lahan sekitar 8 sampai 11 hektare. “Total keseluruhan pembayaran kurang lebih Rp 11 miliar sampai Rp 13 miliar. Kami baru dibayar separuh, kurang lebih baru Rp 6 miliar. Ada 11 sertifikat sendiri-sendiri atas nama Agus semua,” imbuhnya.

Hari mengakui sempat mendengar kabar tersebut viral di berbagai media sosial. “Kami sempat dengar kalau Agus sudah masuk dan ditahan, tetapi beberapa waktu lalu kami juga mendapat informasi kalau yang bersangkutan sudah keluar. Ditahan karena apa tidak tahu, senang kalau ditahan dan mau ditanyakan bagaimana. Tetapi tahu-tahu sudah dikeluarkan. Keluarnya bagaimana kami tidak tahu,” paparnya.

Hal sama diungkapkan Husni Thamrin, korban asal Brebes. Menurutnya, orang yang mengaku staf Agus memang meminjam sertifikat tanah. Saat itu sertifikat miliknya masih menjadi agunan di bank. Oleh orang suruhan Agus tersebut, sertifikat ditebus dengan alasan akan diagunkan ke bank lain. Setelah uang dari bank lain cair akan dilakukan pelunasan pembayaran. “Dia melunasi utang di bank, lalu sertifikat diagunkan ke bank Mandiri oleh pembeli. Katanya kalau uang sudah keluar akan dilunasi, tetapi realisasinya sampai sekarang tidak ada. Modusnya itu pinjam sertifikat tanah. Tanah saya di Brebes, total harganya Rp 7,6 miliar, ini masih kurang Rp 4 miliar. Transaksi yang saya lakukan pada tahun 2016 dan baru tahu sertifikat sudah balik nama tiga bulan lalu,” jelasnya.

Korban lain warga Semarang, Widagdo, 58, juga mengaku belum menerima pelunasan pembayaran untuk tanah seluas 800 meter persegi di daerah Kagok Semarang. Ia belum menerima pelunasan pembayaran tanah sekitar Rp 6 miliar.“Tanah saya di Semarang, seluas 800 meter persegi saya jual Rp 10 miliar, dan baru dibayar Rp 6 miliar,” keluhnya.

Para korban dugaan penipuan tersebut menuntut pengembalian uang dari terlapor. Selain itu mereka juga menuntut keadilan terkait dugaan penipuan atau pemalsuan dokumen balik nama sertifikat tanah. “Kami cuma menuntut keadilan. Harap diproses karena sudah banyak korbannya. Selain Salatiga, Semarang, dan Brebes ada juga korban dari Kudus dan Jogjakarta. Modusnya sama semua. Kami juga dengar kalau sudah ditahan tetapi dikeluarkan lagi,” imbuhnya.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Agus Triatmaja saat dikonfimasi menyatakan pihak kepolisian akan memproses laporan masyarakat tersebut.”Saat ini ditangani Dirkrimum, biarkan penyidik berjalan dahulu secara profesional. Pasti kepolisian akan merespon jika ada laporan dari masyarakat,” katanya.(*/aro)