Uang Pungli untuk Biayai Kegiatan Kantor

Sidang Suap BPN Kota Semarang

2469
DITUNDA: Terdakwa Windari Rochmawati berkoordinasi dengan kuasa hukumnya, HD Djunaedy dan Andreas Hariyanto. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DITUNDA: Terdakwa Windari Rochmawati berkoordinasi dengan kuasa hukumnya, HD Djunaedy dan Andreas Hariyanto. (JOKO SUSANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Sidang pembacaan tuntutan terhadap Kepala Subseksi Pemeliharaan Data Pertanahan Nasional pada Kantor ATR atau Kantor Pertanahan Nasional Kota Semarang nonaktif, Windari Rochmawati, terpaksa tertunda. Penundaan tersebut lantaran dua hakim anggota, yakni Dr Sastra Rasa dan Dr Sinintha Yuliansih Sibarani berhalangan hadir disebabkan sakit dan izin. Padahal tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Semarang sudah siap dibacakan.

“Hakim anggota (Satra dan Sinintha,red) sedang sakit dan izin tidak hadir, maka kami meminta waktu persidangan ditunda 1 minggu,” kata majelis hakim yang dipimpin Ari Widodo, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (20/8).

Majelis meminta sidang dibuka kembali pada 27 Agustus mendatang, dengan agenda tuntutan dan meminta para pihak untuk datang pagi, agar sidang bisa digelar pukul 09.00. “Usahakan datang pagi, agar kami (majelis hakim) yang mendampingi kasus Purbalingga juga bisa menyidangkan. Kami memerintahkan, agar terdakwa kembali ke tahanan dan sidang ditutup,”kata Ari Widodo menutup sidang.

JPU Kejari Kota Semarang, Zahri Aeniwati, Steven Lazarus, dkk, mengaku sebenarnya berkas tuntutan sudah selesai. Pihaknya mengaku sudah menyusunnya sampai lembur. Namun demikian, pihaknya tetap menyatakan menghormati putusan majelis yang menunda sidang.

Saat diperiksa di persidangan, Windari Rochmawati, menyampaikan bahwa biaya tidak resmi alias pungli yang diterimanya dalam pengurusan dokumen agraria merupakan inisiatif dari para notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT). Ia juga mengakui adanya biaya tidak resmi di luar tarif yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. “Biaya itu tidak dimintakan oleh saya, tetapi oleh para notaris-PPAT. Pemberian uang di luar biaya tidak resmi itu berkaitan dengan permintaan para PPAT agar proses pengurusan dokumen pengecekan atau balik nama sertifikat yang mereka ajukan bisa dipercepat penyelesaiannya,”ujar Windari.

Menurutnya, volume pekerjaan di Kantor Pertanahan Kota Semarang cukup tinggi. Seharusnya selesai 1 bulan, namun notaris-PPAT minta didahulukan. Diakuinya, pemberian di luar biaya tidak resmi itu sebagai ucapan terima kasih. Adapun uang tidak resmi tersebut, lanjut Windari, diberikan setelah produk dokumen yang diproses selesai dikerjakan dan diserahkan. “Pemberian biaya tidak resmi dari notaris-PPAT memang tidak dilaporkan ke pimpinan,”katanya.

Ia juga menutupi, kalau Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang saat itu, Sriyono, tidak mengetahui praktik yang melanggar prosedur standar operasional di lembaga tersebut. Akan tetapi, pimpinannya juga tidak melarang praktik yang diduga menyimpang itu. Menurutnya, berkaitan dengan uang tidak resmi tersebut, digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan kantor.  “Pernah saya sampaikan tidak secara resmi, tetapi tidak ada tanggapan dari pimpinan, yang jelas uang itu digunakan untuk keperluan kantor, misalnya kalau ada kegiatan, tamu atau ulang tahun. Untuk kegiatan yang tidak dicover anggaran,” ungkapnya. (jks/aro)