Panitera PTA Dituntut 2,5 Tahun

777
SIDANG TUNTUTAN : Mukhidin usai menjalani sidang dengan agenda tuntutan atas perkara pengadaan tanah Pengadilan Agama (PA) Blora di tahun 2008, di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/Radar Semarang)
SIDANG TUNTUTAN : Mukhidin usai menjalani sidang dengan agenda tuntutan atas perkara pengadaan tanah Pengadilan Agama (PA) Blora di tahun 2008, di Pengadilan Tipikor Semarang. (JOKO SUSANTO/Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Blora menilai Mukhidin bersalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atas perkara dugaan korupsi pengadaan tanah Pengadilan Agama (PA) Blora di tahun 2008. Terdakwa yang pernah menjabat sebagai Panitera Muda Hukum pada Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Semarang dituntut 2,5 tahun penjara dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (20/8).

“Menuntut pidana terhadap terdakwa selama 2 tahun 6 bulan penjara dan membebankan denda sebesar Rp 50 juta subsidair 3 bulan kurungan, serta membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5 ribu,” kata JPU Kejari Blora, Nur Farida Anggraeni, di hadapan majelis hakim yang dipimpin, Sulistyono.

Dalam pertimbangan memberatkan, JPU Kejari Blora menilai terdakwa yang sedang nonaktif sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, tidak membantu program pemerintah untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Akibatnya negara mengalami kerugian mencapai Rp 1,3 miliar. “Sedangkan dalam pertimbangan meringankan, terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, belum pernah dihukum, mengakui perbuatannya dan memiliki tangungan keluarga serta sebagai tulang punggung keluarga,” sebut Nur.

Atas kasus tersebut, Mukhidin dapat sedikit lega. Pasalnya dakwaan primair sebagaimana Pasal 2 dinyatakan tidak terbukti oleh JPU Kejari Blora. Hanya saja, terdakwa dinilai bersalah sebagaimana dakwaan subsidair Pasal 3 Undang-Undang (UU) 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Tipikor jo pasal 55 ayat 1 KUHP.

Perlu diketahui, penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah kantor PA Blora ini telah dimulai sejak tahun 2010 dengan penetapan sejumlah tersangka. Kasus ini sempat mandek bertahun-tahun. Pada September 2017, kasus tersebut akhirnya kembali dibuka. (jks/ton)