Kendal Belum Ramah Difabel

173

RADARSEMARANG.COM, KENDAL – Keberdaan kantor dan instansi pelayanan publik di Kendal dinilai belum memperhatikan hak-hak para penyandang disabilitas. Yakni berupa pemenuhan fasilitas penunjang aktivitas agar para penyandang difabel itu bisa mengakses layanan selayaknya orang normal.

Kepala Dinas Sosial mengatakan dari data yang dimilikinya, Jumlah kaum difabel di Kendal ada sebanyak 3.105 jiwa. Baik yang mengalami keterbatasan fisik, kognitif, mental, sensorik, emosional maupun perkembangan.

Padahal para penyandang difabel ini menurutnya memiliki hak untuk menikmati hidup baik beraktivitas  maupun bersosial seperti selayaknya orang normal. Yakni mengacu amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Selain hak mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidup, penyandang disabilitas juga berhak untuk mendapatkan aksesibilitas. Yakni akses khusus untuk memanfaatkan pelayanan publik bagi penyandang cacat.

“Rata-rata di Kendal baik instansi milik pemerintah maupun swasta belum memenuhi hak penyandang disabilitas. seperti penyediaan jalur pelayanan khusus serta tempat khusus bagi penyandang cacat,” tandasnya.

Ia mencontohkan penyediaan jalur yang dilengkapi guiding block bagi penyandang tuna netra, hampir semua kantor pelayanan publik belum menyediakan. Di kantor perbankan misalnya wajib menyediakan teler khusus, sehingga penyandang cacat tidak perlu susah berdiri. “Tapi kalau kami lihat belum ada,” tuturnya.

Contoh lain adalah, pelayanan khusus kaum difabel adalah lantai satu saja. Tidak boleh berada di atas gedung ketinggian. Hal ini untuk memudahkan mereka bisa mengakes layanan secara mandiri. “Kaum disabilitas ini tidak perlu dikasihani dibantu, tapi perlu untuk dipenuhi hak-haknya,” tandansya.

Sekretaris Dinas Sosial, Alfebian Yolando mengatakan Dinsos Kendal sudah berupaya melakukan sosialisasi ke kantor-kantor pelayan publik. Yakni untuk menyediakan pelayanan khusus kaum difabel. Seperti balai desa, perbankan, maupun kantor pemerintahan.

“Namun kami juga tidak bisa memaksa untuk mengharuskan menyediakan layanan khusus kaum difabel. Semua kami kembalikan kepada masing-masing kantor pelayanan. Semoga dengan sosialisasi ini ada kesadaran semua pihak untuk peduli kepada kaum difabel,” kata Allfeban. (bud/bas)