Harga Kucing dalam Karung Semakin Mahal

86
Baehaqi, Direktur Jawa Pos Radar Semarang
Baehaqi, Direktur Jawa Pos Radar Semarang

RADARSEMARANG.COM – SUDAH seminggu ini bakal calon legislatif diumumkan. Masyarakat diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan. Namun, di mana-mana tanggapan itu minim. Bahkan, di sebagian daerah tidak ada sama sekali. Padahal besok, 21 Agustus 2018 batas akhir tanggapan itu.

Tanggapan terhadap calon sementara adalah saringan umum pertama. Masyarakat diminta untuk jeli melihat bakal calon wakilnya di DPR, baik daerah maupun pusat. Tidak gampang. Daftar calon sementara (DCT) itu berisi banyak nama. Dalam satu daerah pemilihan di kabupaten kecil saja bisa seratus lebih. Kudus, misalnya, di dapil 1 saja terdapat 114 calon sementara. Daerah pemilihannya ada empat.

Pengumumannya sendiri dilakukan dalam waktu yang cukup. Tanggal 12 -21 Agustus. Di samping lewat website KPU, juga media massa. Rupanya masyarakat belum terbiasa memberi tanggapan. Ada yang tak biasa membuka website. Ada yang tidak membaca media massa. Yang terbanyak, kayaknya, mereka cuek-bebek. Toh, mereka tidak kenal satu per satu calon yang sekian banyaknya.

Kalau tidak ada tanggapan serius yang sampai menggugurkan syarat menjadi calon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan dan memasukkannya dalam daftar calon tetap (DCT). Selanjutnya merekalah yang berhak memperebutkan kursi legislatif melalui pemilihan umum.

Bagi KPU tentu menyenangkan. Tidak perlu ribet membahas tanggapan masyarakat. Tapi, masyarakat sendiri yang rugi. Mereka dihadapkan pada “kucing dalam karung.” Mudah-mudahan calon yang terdaftar dalam DCS (daftar calon sementara) sudah betul-betul disaring oleh partai masing-masing. Sehingga kalau masyarakat harus memilih tidak keblituk (keliru).

Masih ada tahap saringan umum lainnya, yaitu kampanye. Para calon diberi kesempatan aktif mempromosikan dirinya kepada masyarakat. Mereka bebas mengunggul-unggulkan dirinya. Mau sampai setinggi langit tidak ada batasan. Asal jangan merendahkan calon lain.

Repotnya, merujuk kampanye pemilu legislatif lalu, masyarakat juga cuek. Apalagi pemilu sekarang ini sudah tidak seperti dulu. Tidak banyak ingar-bingar yang membuat masyarakat tertarik. Kampanye sekarang cenderung sepi. Alasannya macam-macam. Bisa khawatir terjadi gesekan antarpendukung. Bisa dengan alasan kampanye santun dan intelek. Bisa juga karena efektivitas.

Bila kampanye tidak efektif, masyarakat yang dirugikan. Lagi-lagi mereka dihadapkan pada “kucing dalam karung.” Mereka akan memilih sekenanya. Atau, meminjam istilah sewaktu saya masih sekolah madrasah, menentukan pilihan dengan menghitung kancing. Kalau benar Alhamdulillah. Kalau salah risiko. Toh tidak ada yang memberi sanksi.

Itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh para calon legislatif dan juga calon kepala daerah. Mereka menyodorkan pilihan pragmatis. Diiming-iming uang. Dalam pemilihan legislatif tahun lalu serta pemilihan kepala daerah yang telah berlangsung terlihat indikasi. Daerah yang tebaran uangnya banyak, partisipasi masyarakat  cenderung tinggi. Calon yang menebar uang biru cenderung menang dibanding yang hanya membagikan uang hijau atau ungu.

Beberapa waktu lalu saya bertemu seorang anggota legislatif di suatu daerah. Dia bertekad akan maju lagi untuk duduk sebagai wakil rakyat di satu kabupaten. Saat itu sudah disediakan uang Rp 1 miliar. Uang sebanyak itu belum dianggap cukup. Dia masih akan menjual sebagian tanahnya untuk menggenapi menjadi Rp 1,5 miliar. Itu pun belum dianggap aman. “Kalau mau aman harus dua M,” ujarnya. Berarti harus menyediakan dana Rp 2 miliar.

Dana kampanye dari periode ke periode cenderung naik. Pemilu semakin mahal. Yang menyedihkan kalau uang yang berbicara, kualitas pasti terabaikan. Inilah yang seharusnya menjadi keprihatinan kita.

Memanag sulit. Masyarakat sudah telanjur berada dalam satu situasi dan kondisi yang terjebak dalam politik praktis. Seorang calon yang tidak menyediakan dana kampanye yang cukup harus bersiap-siap kalah. Padahal, bisa jadi, mereka sangat berkualitas, mumpuni, berintegritas, memiliki idealisme, dan layak menjadi wakil rakyat.

Nah, apakah kita harus larut dalam pusaran politik yang tidak bertanggung jawab tersebut. Tentu tidak. Kita berbuat bersama. Harus ada yang rela menjadi korban. Harus ada yang mau menjadi tokoh meskipun tidak populer. Kita pasti bisa. (hq@jawapos.co.id)