Kompensasi Pemindahan Makam Klampisan Disoal

Dinilai Tak Transparan

271
MULAI DISOAL: Proses pemindahan makam Klampisan, Ngaliyan, kemarin. (AFIATI TSALITSATI / JAWA POS RADAR SEMARANG)
MULAI DISOAL: Proses pemindahan makam Klampisan, Ngaliyan, kemarin. (AFIATI TSALITSATI / JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Sabtu (18/8) siang, para penggali kubur tampak tengah membasahi sejumlah makam di pemakaman Klampisan, Ngaliyan. Hal itu untuk memudahkan para penggali kubur untuk membongkar kuburan yang kondisi tanahnya kering. Tak sedikit pula tampak para ahli waris menunggui proses pemindahan jasad keluarganya.

Salah satunya Surip, warga Klampian yang saat itu baru saja akan meninggalkan makam untuk pulang. Kepada Jawa Pos Radar Semarang, Surip mengaku keberadaannya di makam lantaran untuk menyaksikan proses pemindahan jasad keluarganya. Menurutnya, proses pemindahan hingga saat ini berjalan lancar. “Sudah dipindah tadi, dari pagi saya disini juga. Dipanggil sama panitia, ya saya datang,” katanya.
Surip mengaku dirinya ikhlas saja dengan proses pemindahan makam. Meski tidak mendapatkan kompensasi, Surip tidak mempermasalahkannya. Menurut dia, asalkan pemindahan dilakukan dengan proses yang baik, maka dia menerima dengan lapang dada. “Kompensasi saya tidak dapat, saya tahunya sudah diberikan ke panitia pemindahan. Sebatas itu saja, yang penting proses pemindahannya dan tempat dipindahnya layak,” ucapnya seraya pamit.

Ahli waris lainnya, Sarwan, mengaku dirinya sempat meminta kompensasi saat dilakukan sosialisasi terakhir pada Minggu (12/8) lalu. Kompensasi tersebut dimintanya lantaran ia merasa selama ini telah merawat makam mertuanya dengan susah payah.

“Saya itu kerja dibelain jadi kuli bangunan, nyari pohung, untuk mengkijing makam orangtua istri saya, makanya saya minta, dapat ganti tidak. Katanya tidak bisa, ya gimana lagi,” ujar Sarwan pasrah.
Namun demikian, Sarwan mengaku sempat mendengar pada sosialisasi pertama kali jika nantinya ahli waris makam akan mendapat kompensasi sebesar Rp 5 juta. Namun pada sosialisasi berikutnya, jumlah itu tidak lagi disebutkan.

“Setelah itu yang dibahas nominal biaya pengedukan dari penggali kubur, satu makam mulai dibongkar sampai dimakamkan lagi ke yang baru sebesar Rp 900 ribu. Kami ya tidak tahu, tidak pernah dijelaskan
detailnya,” ungkap Sarwan.

Senada dengan Sarwan, ahli waris lain, Fahrul, tampak kesal dan mengadu pada seorang panitia pemindahan makam. Kekesalannya bukan tanpa dasar. Sebab, pemindahan makam orangtuanya dilakukan tanpa sepengetahuannya.

Dijelasin tadi sama panitia, makam orangtua saya itu dekat dengan makam sesepuh. Ketika penggalian makam sesepuh, jasad orangtua saya terlihat, ya itu langsung diambil, saya nggak dikabari. Pas sampai
disini jenazahnya sudah di atas, makamnya masih utuh,” akunya.

Fahrul menyesalkan sikap panitia yang berbeda dengan penyampaian saat sosialisasi. Pasalnya, dalam sosialisasi dijelaskan bahwa sebelum pembongkaran makam, ahli waris akan dihubungi untuk menyaksikan. “Kenyataannya tidak, ini bukan hanya saya. Coba aja ditanyai satu-satu ahli waris. Malah ada yang cuma dapat tanah kedukan makamnya saja,” tuturnya.

Disinggung mengenai kompensasi, Fahrul mengaku para ahli waris tidak mendapatkannya. Namun demikian, Fahrul mengakui jika sebenarnya ada kompensasi yang seharusnya diterima oleh ahli waris.

Ya begitu, di lapangan sama yang disampaikan berbeda. Katanya mau ngabari ahli waris waktu mindah jenazah, juga nggak dikabari. Kalau ahli waris yang sudah sepuh-sepuh itu manut karena biar adem aja
jadinya manutmanut aja,” ucapnya.

Isroi, ahli waris yang juga warga Klampisan mengamini pernyataan Fahrul. Isroi mengaku tak masalah jika makam harus dipindah, namun demikian, kompensasi yang harusnya diterima ahli waris tak kunjung jelas. Isroi menyayangkan tidak adanya keterbukaan anggaran dalam pelaksanaan proses pemindahan makam.

“Saya dengar, harusnya ada, tetapi waktu ditanyakan ke panitia atau paguyuban, katanya itu untuk menyelesaikan pemindahan dulu, kalau sudah selesai semua, nanti sisanya baru diberikan ke ahli waris. Tetapi kan ahli waris tidak pernah disampaikan detailnya. Tidak ada transparansi,” jelas Isroi.

Jawa Pos Radar Semarang sempat mendapatkan ancaman ketika sedang mengonfirmasi dengan para ahli waris. Bahkan salah satu ahli waris sempat diberi instruksi untuk tidak memberikan statemen. Namun demikian, Ketua Paguyuban Ngarso Ngaliyan, Rubiyono, belum mau memberikan tanggapan terkait kompensasi bagi ahli waris. Ketika ditanya terkait perkembangan proses pemindahan makam, Rubiyono mengaku belum memiliki rekapan terakhirnya. “Maaf ini masih banyak pekerjaan, masih sibuk. Maaf ya belum bisa jawab dulu,” kilahnya.

Humas PT Waskita Karya, Sutarji, mengatakan, dalam hal ini pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk memberikan komentar terkait Uang Ganti Kerugian (UGR). Pasalnya, hal tersebut merupakan wewenang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). Namun demikian, pihaknya mengakui mendapatkan sejumlah pertanyaan dari warga setempat terkait UGR tersebut. Hanya saja, Sutarji tidak bisa memberikan jawaban lantaran tidak ingin menimbulkan konflik.

“Sebetulnya ini juga ada beberapa warga yang menanyakan, tetapi kewenangan kami hanya mengerjakan lahan yang sudah disediakan Panitia P2T. Untuk UGR, langsung ditanyakan ke PPK saja, sehingga tidak ada miskomunikasi,” katanya.

Terpisah, Ketua DPRD Kota Semarang Supriyadi mengaku belum mengetahui terkait kompensasi atau tali asih bagi ahli waris makam Klampisan. Menurut Supriyadi, dengan mencuatnya hal ini pihak terkait harus menjelaskan secara transparan kepada ahli waris. “Kalau memang ada, ya diberikan sesuai haknya ahli waris itu untuk mendapat tali asih. Jangan sampai dikelola oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin juga belum dikomunikasikan, tetapi jangan sampai ada monopoli.

Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Proyek Tol Semarang – Batang, Prasetyo hingga berita ini diturunkan belum bisa dikonfirmasi. (tsa/aro)