Ancam Tutup Usaha Produsen Garam Nakal

63
GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG
GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG

RADARSEMARANG.COM – KEPALA Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Jawa Tengah M Arif Sambodo mengatakan, produsen garam nakal yang tidak mau mengikuti aturan pemerintah terancam sanksi hingga penutupan usaha. Dalam hal ini, produsen garam yang tidak mau memenuhi batas minimal kandungan yodium pada garam konsumsi.

Arif menjelaskan, sebenarnya peredaran garam TMS (tidak memenuhi syarat) bukan hanya menjadi tanggung jawab Disperindag Provinsi Jateng saja. Sebab, mengenai produksi garam, masing-masing kabupaten/kota telah memiliki perda tersendiri. Terlebih, produksi garam erat kaitannya dengan Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang biasanya izinnya berasal dari kabupaten/Kota.

Terkait peredaran garam yang tidak memenuhi syarat, Disperindag Jateng akan berkoordinasi dengan kabupaten/kota. Disperindag juga akan terus mendorong untuk penegakan perda tersebut. ”Kalau nanti ada laporan konkrit, Disperindag akan bersikap dengan melakukan pengecekan ke pasar dalam rangka pengawasan,” ujarnya.

”Biasanya kami akan menggandeng tim BPOM atau dengan tim Satgas pangan. Kalau memang ditemukan garam yang beredar tidak beryodium atau TMS yodium minimal, akan kami peringatkan para pedagang, sementara kepada produsen bisa juga kami minta untuk menariknya,” tegas Arif.

Plt Kepala Balai BPOM Semarang, Zeta Rina Pujiastuti, mengatakan, terkait masih adanya garam tidak beryodium bereda di pasaran, piahknya telah melakukan langkah antisipasi. Salah satunya melalui pengawasan ke produsen. Tahun ini, tercatat sudah ada 11 produsen garam yang sudah memiliki 46 MD (nomor izin edar). Sehingga pilihan masyarakat untuk mendapatkan garam beryodium semakin banyak. “Dengan semakin banyak pilihan tersebut, harapannya garam yang tidak memenuhi syarat dapat tersingkir dari peredaran,” kata Zeta Rina Pujiastuti, kemarin.

Rina menambahkan, pihaknya akan terus mencari garam yang tidak beryodium. Ketika menemukan garam yang tidak memenuhi syarat, ia akan mencari produsennya untuk dijelaskan bagaimana mengurus izinnya.

Di wilayah Jateng, lanjut dia, terdapat ratusan produsen garam di Pati. Dikatakan, seharusnya Pemkab Pati yang harus banyak berperan dalam pengawasan. Data yang dimiliki BPOM pada 2017, terdapat 25 persen garam yang tidak beryodium. Sedangkan pada 2018 membaik, menjadi 20 persen yang tidak memenuhi syarat.

Balai BPOM sendiri mempunyai program yang mendorong produsen garam terutama di daerah Pati dan Rembang untuk mengantongi izin MD.  Pihaknya juga melakukan pelatihan bagaimana membuat garam yang baik dan bisa menjaga mutu. “Jadi, garam kalau diproduksi dalam posisi kadar airnya tinggi, walaupun dikasih yodium berapa saja, maka yodiumnya akan pisah. Harus pada kondisi di mana kadar airnya sekian, dan ini yang harus didorong sesuai dengan standar,” paparnya. (sga/hid/aro)