Kuasa Hukum Aspara Surati Bupati

194

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Kuasa hukum Asosiasi Pengusaha Karaoke (ASPARA) Wonosobo melayangkan surat pada bupati. Dalam surat itu Joseph Parera menginginkan semua lembaga pemerintahan, institusi agama yang mempunyai kepentingan soal Perda Nomor 3 Tahun 2017, tentang tempat hiburan malam ini bisa duduk bersama untuk menemukan jalan keluar.

Menurut Joseph ini adalah langkah yang harus diambil pemerintah agar tidak merugikan salah satu pihak. Dan pemerintah semestinya dapat memberikan perlindungan serta hak-haknya kepada seluruh masyarakatnya. Termasuk para pengusaha karaoke itu.

“Secara hukum, bupati sudah benar ketika menegakkan perda. Tetapi secara moral dan etika, ini sangatlah tidak tepat. Karena di balik hukum itu terdapat moral dan etika. Sehingga aturan hukum itu bisa berwajah manusiawi,” ungkapnya.

Ia menjelaskan tempat karaoke itu sudah berdiri sejak 2010, 2014 dan berharap usaha mereka diakui pemerintah. Oleh karena itu mereka sepakat untuk meminta payung hukum kepada DPRD sebagai bentuk legalnya sebuah usaha.

Sementara itu Kasatkorcab Banser Wonosobo,  M Kurniyanto mengatakan melihat sebagian tempat karaoke sudah tutup.  “Kami tetap mengawal baik di pemerintahan atau lapangan. Kemarin memang ada yang sudah tutup total, namun ada yang buka sembunyi-sembunyi,” katanya.

Sementara Kepala Satpol PP Haryanto menyampaikan untuk 23 tempat karaoke yang berdiri itu akan tetap ditindak secara tegas bagi yang tidak mematuhi aturan Perda No 3 Tahun 2107. “Sampai saat ini tertanggal 15 Agustus 2018, sudah keluar surat peringatan ke tiga (SP3) kepada para pengusaha tempat karaoke. Pada minggu ini juga kami akan melakukan pengawasan. Jika masih ada yang tetap buka, kami akan menyegel tempat tersebut,” katanya. (cr2/lis)