Empat Area Rawan Korupsi

346 Kepala Daerah Terbelit Kasus Hukum

161
BERI ARAHAN : Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan pengarahan kepada pejabat dan pegawai Pemkot Semarang saat apel terintegrasi di halaman balai kota, Senin (13/8). (ISTIMEWA)
BERI ARAHAN : Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan pengarahan kepada pejabat dan pegawai Pemkot Semarang saat apel terintegrasi di halaman balai kota, Senin (13/8). (ISTIMEWA)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Banyaknya pejabat hingga kepala daerah yang terlibat kasus korupsi menjadi salah satu hal yang diingatkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo saat memimpin apel terintegrasi di halaman Balai Kota Semarang, Senin (13/8) pagi. Hadirnya Mendagri dalam apel tersebut merupakan rangkaian roadshow ke sejumlah daerah sebagai upaya pencegahan pejabat terbelit kasus korupsi. Salah satu yang masih hangat adalah terhadap Bupati Purbalingga dan Bupati Klaten yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam apel tersebut, Tjahjo mengimbau kepada seluruh pejabat tak terkecuali Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi supaya menghindari area rawan korupsi agar tidak tersangkut masalah. “Saya kira kepala daerah dan pemangku kebijakan, mulai SKPD sampai camat dan semua, harusnya paham aturan dan mekanisme. Kepala daerah juga selalu saya ingatkan pahami area rawan korupsi,” tegasnya.

Menurut dia, saat ini ada empat area rawan korupsi yang harus menjadi perhatian, yaitu perencanaan anggaran, pemberian dana hibah dan bansos, pembelian barang dan jasa, serta kebijakan-kebijakan tender. “Sudah ada 346 kepala daerah seluruh Indonesia mulai kepala daerah, anggota DPRD, jajaran OPD sampai kepala desa dan kepala kelurahan yang tertangkap KPK. Ini merupakan tantangan bangsa,” tegas salah satu Menteri Kabinet Kerja tersebut.

Sebanyak 346 kepala daerah dan wakilnya yang terlibat kasus hukum di berbagai daerah itu dengan rincian 24 gubernur, 7 wakil gubernur, 50 wali kota, 19 wakil wali kota, 190 bupati, dan 56 wakil bupati.

Tjahjo menuturkan, sekarang sudah eranya keterbukaan. Sehingga semua hal yang berkaitan dengan kebijakan dan penganggaran harus dilakukan secara transparan baik dengan DPRD, pemerintah pusat maupun lainnya.

Ia mengamini jika besaran gaji yang diterima kepala daerah tidak besar. Kendati demikian, harusnya hal itu bukan menjadi dasar melakukan korupsi maupun penyelewenangan lainnya yang hanya untuk keuntungan pribadi. “Kalau kita jujur dengan gaji Rp 6 juta-Rp 8 juta itu tidak cukup, makanya kita coba perbaiki kesejahteraan lewat tunjangannya dan sebagainya,” tegasnya.

Selain pencegahan korupsi, Mendagri menaruh pula harapan besar pada Pemkot Semarang terkait upaya pencegahan narkoba. Ini tak lepas dari adanya peningkatan positif di Kota Semarang dalam upaya pencegahan obat terlarang tersebut.

“Saya berharap agar wali kota dapat terus berkoordinasi dengan BNN (Badan Narkotika Nasional), BIN (Badan Intelijen Negara), Polda, dan Polrestabes untuk melakukan pengecekan dengan lembaga pemasyarakatan-lembaga pemasyarakatan yang ada di Semarang maupun perbatasan Semarang. Jika perlu lakukan sinergi dengan Kabupaten Semarang, Kendal, Grobogan, atau Demak untuk mencari lahan yang luas untuk membangun satu lembaga pemasyarakatan bersama,” kata Tjahjo.

Tjahjo Kumolo juga meminta Pemkot Semarang untuk terus meningkatkan perhatian terhadap permasalahan sosial yang sering melanda masyarakat. Contohnya, ketimpangan sosial, masalah gizi buruk, kesempatan pendidikan, sanitasi dan kematian ibu hamil, serta keamanan lingkungan. Untuk itu, Politisi PDIP  ini meminta Pemkot Semarang untuk terus menyiagakan Poskamling di lingkungan tempat tinggal serta melibatkan Danramil dan BIN.

Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, mengungkapkan, kondisi pemerintahan saat ini telah berbeda dengan 10 atau 20 tahun yang lalu. Jika diibaratkan kondisi pemerintahan saat ini seperti tinggal di akuarium yang dapat dilihat dan dipantau semua orang. “Hari ini dengan 10 atau 20 tahun yang lalu sangat berbeda. Hari ini kami seperti bekerja di dalam akuarium, sehingga semua mata bisa memandang, bisa melihat, dan bisa melaporkan apabila ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi sesuai arahan Mendagri, kami akan selalu tetap tegak lurus sesuai ketentuan dan tidak main-main dengan yang namanya pungli,” tegas Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi ini.  (tsa/zal)