72 Gerobak Parkir di Kantor Bupati

461
INGIN KEMBALI : Para PKL Alun-alun melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Wonosobo, Senin, (13/8) siang. (Sigit Rahmanto/ Radar Kedu)
INGIN KEMBALI : Para PKL Alun-alun melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Wonosobo, Senin, (13/8) siang. (Sigit Rahmanto/ Radar Kedu)

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO – Pedagang Kaki Lima (PKL) kuliner di Alun-alun menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Wonosobo, Senin (13/8). Mereka meminta agar bisa diizinkan kembali berjualan di sekitar Alun-alun setelah revitalisasi selesai dilakukan. Para pedagang ini juga membawa 72 gerobak dan diparkirkan di depan gerbang kantor bupati.

Salah satu penanggungjawab aksi, Eko Wijaya mengungkapkan, aksi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap pemerintah yang menggusur paksa PKL Alun-alun. Sejak pindah dari Alun-alun, pendapatan mereka turun drastis. “Dulu penghasilan bisa sampai Rp 800.00 per hari, kini Rp 300.000 aja sudah Alhamdulillah Mas,” Katanya.

Dijelaskannya, sejak digusur, banyak PKL yang bingung mau berjualan di mana. Bahkan ada yang akhirnya memilih tidak berjualan kembali akibat dari kerugian yang mereka terima. “Alun-alun itu sudah seperti urat nadi kami, karena penghasilan kita sehari-hari ya dari sana. Sementara sekarang banyak yang bingung untuk berjualan di mana, sementara yang tetap berjualan harus merugi tiap hari,” lanjutnya.

Selain menuntut agar bisa dikembalikan di komplek Alun-alun, mereka juga meminta pemerintah untuk membuatkan tempat khusus bagi para pedagang khususnya kuliner. “Ini seperti yang dilakukan kabupaten lain. Dimana mereka ditempatkan di komplek Alun-alun sebagai wujud jika pemerintah juga pro dengan PKL,” lanjut Eko.

Sebelas perwakilan pedagang selanjutnya diminta masuk untuk penyampaikan aspirasi mereka ke Pemkab Wonosobo. Perwakilan Pemkab Wonosobo Aziz Wijaya mengungkapkan, pemerintah belum bisa memberi kejelasan bagi para pedagang PKL. “Kami akan membahasnya nanti. Setelah ini selesai diputuskan, saya akan segera menjawabnya,” katanya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Haryono mengungkapkan, pihaknya akan tetap berpedoman pada Perda no 2 tahun 2016 dan Perbup no 3 tahun 2018 tentang Larangan Melakukan Aktifitas Perniagaan di Kawasan Alun-alun. “Pemerintah tidak mungkin melanggar perda itu,” tegasnya. (cr1/ton)