Pemelihara Burung Dilindungi Tak Dipidana

160

RADARSEMARANG.COM – KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melalui Direktur Jenderal Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) meminta masyarakat tidak perlu khawatir dengan keluarnya Peraturan Menteri (Permen) LHK nomor 20 tahun 2018.

Pengendali Ekosistem Hutan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jateng, Nur Hanifah mengatakan kekhawatiran masyarakat akhir-akhir ini diakibatkan karena banyaknya penyebaran berita yang tidak benar atau hoax di masyarakat. Karena itu, pihaknya berjanji akan melakukan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan, sehingga masyarakat terlibat dalam menjaga kekayaan alam Indonesia.

Permen 20/2018 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, tidak berlaku surut. “Jadi tidak benar yang sedang melihara atau menangkar burung seperti murai batu, pleci, cucak rawa, dll akan dipidana. Itu hoax,” kata Kepala BKSDA Jateng melalui Pengendali Ekosistem Hutan BKSDA Jateng, Nur Hanifah.

Bahkan melalui Permen 20 tahun 2018, justru pemerintah ingin agar satwa tersebut terjaga kelestariannya. Berdasarkan kajian LIPI, jenis-jenis burung tersebut sudah langka habitatnya di alam, meski saat ini banyak ditemukan di penangkaran.

Dan penetapan hewan dilindungi sebagaimana PP 7 tahun 1999, kriterianya yaitu mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

“Menurut kajian LIPI ini sudah sejak 2015, jadi sudah lama. Data dari LIPI, dalam kurun waktu tahun 2000 sampai saat ini, terjadi penurunan populasi burung di habitat alamnya lebih dari 50 persen. Itu merupakan jumlah yang sangat besar sekali,” imbuhnya.

Sehingga untuk meningkatkan jumlah populasi di habitat aslinya, telah dilakukan berbagai upaya konservasi di habitat atau insitu. Namun apabila tindakan konservasi insitu tidak berhasil, akan dilakukan tindakan konservasi eksitu, yaitu dengan melakukan kegiatan penangkaran yang hasilnya 10 persen harus dikembalikan ke alam (restocking).

”Jadi tidak benar kalau penangkaran burung itu dilarang. Justru ingin mengatur dan menertibkan, agar terdata jumlah populasi habitat aslinya di alam. Sehingga pemerintah bersama masyarakat dapat memastikan kembali bahwa alam ada penghuninya. Dan penghuninya itu tidak hanya ada di penangkaran,” jelasnya.

Terlebih lagi melalui PP nomor 8 tahun 1999, turut mengatur mekanisme bagi publik dapat memanfaatkan jenis tumbuhan dan satwa liar termasuk penangkaran dan pemeliharaan untuk kesenangan.

Penangkaran selama ini telah banyak membantu pemerintah dalam pelestarian dan penyelamatan hewan dilindungi. Contohnya penangkaran di habitat semi alami Taman Nasional Bali Barat dan di tujuh kelompok masyarakat yang ikut membantu melestarikan Curik Bali, telah menjadi bukti bahwa penangkaran berperan dan berhasil mencegah kepunahan.

“Namun begitu, tetap harus ada kewajiban menjaga habitatnya di alam. Satwa liar yang hidup di penangkaran atau di kandang, tentu tidak akan sama dengan yang benar-benar hidup di alam. Keseimbangan inilah yang harus kita jaga dengan melindunginya. Inilah alasan utama Permen 20 lahir,” paparnya

Tanpa tindakan perlindungan terhadap jenis-jenis burung di alam, dapat dipastikan akan punah dalam waktu yang tidak terlalu lama. Kepunahan harus dihindarkan karena seluruh spesies di ekosistem alaminya mempunyai peran yang sangat sentral.

Dari berbagai jenis burung terbaru yang dilindungi, berperan penting sebagai pengendali hama, penyerbukan dan penyebar biji, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan. “Masyarakat tidak perlu panik justru Permen 20 tahun 2018 ini, ingin merangkul masyarakat untuk bersama-sama melestarikan kekayaan alam Indonesia, untuk kehidupan yang lebih berkualitas,” tambahnya.

Melalui Permen LHK 20 tahun 2018, ditetapkan 919 jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi, dimana 562 atau 61 persen di antaranya merupakan jenis burung. Untuk merespon dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, khususnya dari komunitas pecinta burung berkicau, akan diberlakukan ketentuan peralihan selama masa transisi.

“Pengaturan masa transisi meliputi pendataan kepemilikan, penandaan, proses izin penangkaran dan atau izin lembaga konservasi sesuai dengan peraturan perundangan, yang nantinya akan diatur melalui Peraturan Dirjen KSDAE,” tambahnya.

Untuk merespon hal tersebut akan dibuka posko-posko di seluruh UPT KSDA di setiap provinsi guna melakukan pendataan pada masyarakat yang telah memanfaatkan jenis burung tersebut dan masyarakat diimbau untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan jenis burung tersebut guna proses pendataan dan penandaan oleh Balai Besar/Balai KSDA setempat.

“Dengan proses pendataan dan penandaan tidak dipungut biaya. Semua prosesnya gratis. Dijamin tidak akan dipersulit, justru kita akan membantu memudahkan, karena kita butuh data valid,” pungkasnya. (hid/ida)