RADARSEMARANG.COM – Tidak ada yang tahu pasti kapan hukum adat ini tercetus. Tapi, hingga sekarang, warga di dua dusun, Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri masih mempertahankan aturan tersebut. Yakni, denda bagi mereka yang membatalkan pernikahan.

LAYAKNYA kehidupan sosial di dusun lainnya, hubungan emosional antarwarga Dusun Purno Kidul cukup erat. Mereka juga kompak memegang aturan hukum adat warisan para leluhur, yakni denda nikah. Wiji, kepala dusun (kadus) setempat mengaku pernah mendengar adanya sanksi serupa bagi yang membatalkan pernikahan di Sukoharjo, Boyolali, dan Jogja. Namun, bentuk dendanya berbeda-beda.

Selama 25 tahun menjabat Kadus Purno Kidul, Wiji mencatat telah terjadi lima kali pembatalan pernikahan. Terbaru terjadi di 2006. Bagaimana teknis sanksi tersebut? Wiji mengatakan, jika ada pasangan yang sudah bertunangan kemudian salah satu pihak membatalkan pernikahan, makan akan dikenakan denda. Itu karena pembatalan nikah dinilai sebagai tindakan yang mencemarkan nama baik keluarga dan warga desa lainnya.

Hukum adat tersebut dijelaskan lebih detail kepada pasangan saat proses pertunangan yang disaksikan kedua belah pihak keluarga, kelapa dusun, ketua RT dan sejumlah saksi. Ada dua poin hukum adat Dusun Purno Kidul. Poin pertama disebut Pepalang, yakni jika pihak pasangan putra maupun putri membatalkan pernikahan, maka akan dikenakan denda dengan nominal tertentu sesuai kesepakatan.

Poin kedua disebut Gol, yakni jika ada salah seorang keluarga pasangan meninggal dunia, hari H pernikahan bisa ditunda bulan atau tahunnya sesuai kesepakatan dan diadakan pertemuan kembali. Bisa juga ketika ada keluarga sakit parah, tanggal pernikahan bisa dipercepat.

Selain itu, warga Dusun Purno Kidul mempunyai kesepakatan tenggang waktu maksimal selama enam bulan setelah pertunangan untuk melangsungkan pernikahan. “Adanya perjanjian pertunangan dan tenggat waktu ini untuk menghindari hal – hal yang tidak diinginkan, seperti perselingkuhan atau pertengkaran yang kemudian bisa menimbulkan batalnya pernikahan,” beber Wiji.

Berapa denda yang harus dibayarkan bagi pihak yang membatalkan pernikahan? Wiji menyebut bervariasi, tergantung kesepakatan bersama tiap dusun. Untuk di Dusun Purno Kidul, pernah diterapkan denda pasir sebanyak lima rit (satu truk tidak penuh). Material tersebut kemudian digunakan untuk membangun infrastruktur dusun.

Mengikuti perkembangan zaman, denda pembatalan nikah kemudian dirupiahkan dengan nominal Rp 10 juta. Rinciannya, Rp 5 juta akan diberikan kepada pihak pasangan yang merasa dirugikan, sisanya dimasukkan ke kas dusun.

Hukum adat serupa juga diterapkan di Dusun Klampok, Desa Pulutan Wetan, Kecamatan Wuryantoro, Kabupaten Wonogiri. Kepala dusun setempat Sutarman menerangkan, hukum adat tersebut bertujuan mencegah hal yang tak diinginkan menjelang hari pernikahan, karena pernikahan merupakan sesuatu yang sakral. “Jangan sampai (pertunangan, Red) yang sudah direstui orang tua itu cuma dilecehkan.” tegasnya.

Sebelumnya, untuk bentuk denda pembatalan nikah di Dusun Klampok berupa tujuh rit pasir. Kemudian diubah dengan denda uang senilai Rp 5 juta dan naik menjadi Rp 25 juta. “Dahulu (denda, Red) Rp 5 juta takut. Sekarang Rp 25 juta masih digampangkan,” pungkasnya. (iaw/zf/daf/wa)