Kerusakan Garis Pantai Jateng Makin Parah

42

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Garis pantai di wilayah Provinsi Jateng, terus tergerus abrasi. Bahkan, kondisinya dari tahun ke tahun, semakin parah. Meski berbagai upaya terus dilakukan Pemprov Jateng untuk mengatasinya.

“Kerusakan garis pantai di Jateng terus terjadi. Ini sudah sangat meresahkan dan harus mendapatkan perhatian bersama,” kata Panitia Khusus (Pansus) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) DPRD Jateng, Abdul Azis.

Karena itulah, pihaknya terus mengebut Raperda RTRW sebagai acuan ke depan untuk mengatasi tata ruang di Jateng. Tidak terkecuali masalah garis pantai. Bahkan, Pansus sudah melakukan studi banding ke Provinsi Bali untuk mendapatkan gambaran jelas perihal tata kelola garis pantai. “Bali merupakan salah satu daerah yang bisa mengatasi masalah garis pantai. Itu bisa diadopsi untuk diterapkan di Jateng,” ujarnya.

Politisi PPP ini menambahkan, Pemprov Bali melakukan pengembangan garis pantai dengan proses sand nourishment (pengisian pasir). Bahkan, kegiatan tersebut mendapat pinjaman (loan) dari Jepang lewat program Bali Beach Conservation Project I tahun 2004 silam. Hasilnya sangat bagus, beberapa pantai di Bali yang mengalami abrasi bisa diatasi. “Ini yang menarik, mereka tidak hanya mengandalkan dari anggaran APBD. Dengan adanya pinjaman dana dari Jepang itu, ada kegiatan pengisian pasir sehingga garis pantai yang terkena abrasi tadi bisa kembali seperti semula,” tambahnya.

Dalam penanganan pantai, diakuinya, dana APBN belum memadai, bahkan tidak mencukupi. Karena memang, pemerintah daerah, bahkan pusat, belum mampu menangani persoalan abrasi di seluruh daerah di Jateng. “Sebenarnya masalah ini sudah lama, jadi penangananya harus cepat dan tidak boleh hanya mengandalkan anggaran yang minim,” tambahnya.

Anggota Pansus RTRW DPRD Jateng, Romli Mubarok menambahkan, setiap perubahan dalam aturan RTRW harus mengacu kepada kepentingan masyarakat. Menurut dia, masyarakat yang akan menjalankan setiap aturan dan mendapatkan manfaatnya. “Dalam aturan itu (Perda RTRW Jateng, red) sudah seharusnya bisa mengacu pada kepentingan masyarakat. Dengan begitu, semua aturan di bawahnya (Perda RTRW kabupaten/ kota) bisa mengikutinya. Dari situ, bisa masuk dalam kebijakan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD),” tambahnya. (fth/ida)