Website Desa Masih Dibanjiri Komplain

405

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Pemerintah Desa (Pemdes) diminta terbuka dalam memberikan informasi kepada publik, utamanya informasi mengenai anggaran desa. Sebab, sejak tahun 2014, Gubernur Ganjar Pranowo melalui surat edarannya telah meminta desa-desa memasang laporan terbuka terkait anggaran desa.

”Kami minta di depan kantor desa memasang banner besar berisi APBDes. Mana dari dana desa, PADes maupun dana dari sumber lainnya, termasuk peruntukannya. Agar masyarakat bisa tahu,” ujar Ganjar kepada koran ini.

Merespon instruksi ini, beberapa desa dikatakan Ganjar, berinisiatif membuat website yang dapat diakses oleh siapapun dan kapanpun ketika ingin mendapatkan informasi mengenai desa. ”Bahkan sudah menular ke daerah lainnya. Mudah-mudahan, ini bagian dari komitmen kita melakukan keterbukaan informasi,” ujar gubernur berambut putih ini.

Keberadaan website ini dinilainya cukup efektif dalam upaya menuju pemerintahan yang transparan. Beberapa website memang traffic-nya cukup tinggi. Hanya saja, masih didominasi laporan ataupun komplain warga kepada desa. ”Justru ini menjadi auto kritik kepada kita, khususnya pemerintahan desa, untuk dapat melakukan perbaikan atas masukan dari masyarakat,” kata dia.

Sementara itu, Zainal Abidin Petir, Komisioner Komisi Informasi Jateng sangat mendukung upaya pemerintah dalam keterbukaan infirmasi. Khususnya, informasi yang menjadi hak publik. Untuk itu, ia katakan, perlu ada advokasi dan sosialisasi kepada desa-desa mengenai hal ini.

”Ini penting karena anggaran desa tidak sedikit. Di Undang-Undang tentang desa juga sudah diatur mengenai anggaran desa yang diminta transparan,” kata pria yang belum lama dilantik ini.

Selain memberikan kesempatan kepada publik untuk mengetahui jumlah anggaran dan penggunaannya, Zainal mendorong kepada desa untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaannya. Ia meminta perencanaan penganggaran melibatkan warga, salah satunya melalui musrenbangdes. ”Anggaran desa itu berapa, untuk apa dan apa harus melibatkan unsur masyarkat. Jadi harus terbuka. APBDes harus terbuka. Karena kalau terbuka tidak akan ada suudzon,” kata dia. (sga/ida)