Raperda Hiburan Butuh Masukan Tokoh Masyarakat

137
DENGAR PENDAPAT: DPRD Demak saat dengar pendapat dengan ormas Islam digedung dewan. (WAHIBPRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)
DENGAR PENDAPAT: DPRD Demak saat dengar pendapat dengan ormas Islam digedung dewan. (WAHIBPRIBADI/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, DEMAK – Pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) hiburan hingga kini masih terjadi pro dan kontra. Setidaknya ini terlihat dalam hearing antara Pansus A DPRD Demak dengan kalangan organisasi kemasyarakatan yang berlangsung di gedung DPRD Demak.

Ketua PCNU Demak, KH Aminudin mengatakan, dalam raperda tersebut perlu diperhatikan masukan masukan atau pendapat masyarakat supaya pasal pasal dalam raperda bisa terumuskan dengan baik.

“Jangan sampai ada pasal yang justru memberi ruang munculnya gugatan yudisial review. Sebab, jika sampai ada gugatan yudisial review, maka masyarakat yang akan dirugikan karena bisa memakan waktu bertahun tahun untuk menunggu pelaksanaan perda tersebut. Selama ada gugatan, pelaksanaan perda akan vakum,” katanya.

Suyitno dari perwakilan PD Muhammadiyah juga mengatakan, dalam raperda tersebut harus ditegaskan terkait pelarangan bisnis hiburan yang berpotensi  mengganggu ketertiban umum, termasuk karaoke. “Kalau dilarang ya harus dilarang. Jangan sampai aturan dalam pasal-pasal tersebut terbolak balik tidak tegas,” katanya.

Ketua Pansus A, Abu Said mengungkapkan, hearing dari tokoh masyarakat dibutuhkan supaya rumusan pasal-pasal dalam raperda tersebut bisa lebih lengkap sebagai wujud penyerapan aspirasi masyarakat. “Sebab, kalau sudah menjadi perda, maka aturan yang ada tersebut akan menjadi acuan dalam pelaksanaan dilapangan,” katanya. (hib/bas)