Pengusaha Karaoke Diminta Patuhi Perda

Satpol Siapkan Teguran Kedua

237

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO—Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol) PP Kabupaten Wonosobo akan mengeluarkan surat teguran kedua untuk pengusaha karaoke yang tidak memenuhi Perda no 3 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tempat Hiburan Malam. Hingga tenggat waktu surat teguran pertama yang berakhir Kamis (9/8), belum ada pengusaha karaoke yang mengurus legalitas usahanya sesuai ketentuan perda.

“Tanggal 9 (Agustus) ini adalah hari terakhir melakukan teguran di tahap pertama. Setelah ini kami akan layangkan untuk teguran ke- 2 dan 3 yang masing-masing diberi tenggat waktu selama tiga hari ke depan,” kata Kepala Satpol PP Kabupaten Wonosobo Haryono, Kamis (9/8).

Kemarin, Satpol PP menggelar pertemuan dengan para pemilik karaoke. Meski tidak semua pemilik karaoke hadir, teguran pertama tetap berlaku untuk semuanya.

Haryono mengungkapkan, Satpol PP akan bersikap tegas terhadap para pengusaha yang masih ilegal dan tetap buka setelah masa teguran ini berakhir. Ia juga memastikan, dalam Agustus ini, usaha karaoke ilegal akan ditutup.

“Pasti tuntas sampai akhir Agustus ini. Dan barang siapa yang tetap membandel akan diberi sanksi pidana dengan ancaman hukuman 6 bulan kurungan penjara serta denda Rp 50 juta,” jelasnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo menjelaskan, Perda berjalan sesuai dengan UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan Permen Pariwisata no 18 tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Disebutkan dalam aturan tersebut, setiap pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya. “Sampai saat ini, belum ada satupun dari anggota Aspara (Asosiasi Pengusaha Karaoke) ini yang mendaftarkan usahanya pada kami. Kami sebenarnya menunggu. Asal sesuai dengan persyaratan yang ada pasti kita loloskan,” lanjutnya.

Ketua Aspara Tia Viandari menyebutkan, pihaknya kini sudah memiliki pengacara yang secara khusus menangani kasus ini. “Nanti lawyer ini yang akan mewakili kami. Jadi sudah tidak menggunakan nama masing-masing tempat karaoke karena sudah terbentuk asosiasinya,” katanya. Tercatat ada 15 pengusaha yang tergabung dalam Aspara.

Aspara meminta kepada pemerintah, khususnya Disparbud, untuk tidak menjalankan Perda no 3 tahun 2017. Aturan dalam perda yang dinilai memberatkan antara lain pada pasal 6 ayat 1 yang mensyaratkan tempat usaha hiburan minimal berjarak 500 meter dari permukiman, tempat ibadah, sekolah dan perkantoran. “Dari semua tempat itu, mana ada yang memenuhi syarat? Ada satu di Jetis, tapi tidak diterima oleh warga,” lanjutnya. (cr1/ton)