Bupati Batang Wihaji Dipanggil KPK

445
BERI KETERANGAN - Bupati Batang Wihaji (kedua dari kiri) berdiskusi dengan Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan (kiri) pada acara FGD Menuju Interoperabilitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah di Gedung Merah Putih KPK (8/8/2018). (Dok Humas Kab Batang for Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  memanggil Bupati Batang Wihaji kemarin (8/8/2018). Namun pemanggilan itu tidak terkait dengan kasus korupsi. Bupati Wihaji diminta datang ke KPK untuk bertukar pikiran dalam focus group discussion (FGD) bertema Interoperabilitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Negara dan Daerah di Gedung Merah Putih.

Diskusi menghadirkan para perwakilan daerah yang dianggap sudah menerapkan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah terintegrasi. Yakni Kabupaten Batang, Banyuwangi, Purworejo, Kota Surabaya, Bandung, Provinsi Jawa Tengah dan Riau.

Bupati Wihaji yang hadir didampingi Sekretaris Daerah Nasikhin memaparkan Sistem Informasi e-Government yang telah diterapkan di Kabupaten Batang.

Aplikasi tersebut yaitu Batang Resources Integration and Collaboration System (BRICS). Berupa  sistem informasi sumberdaya pemerintahan terintegrasi dan kolaborasi yang digunakan untuk memproses perencanaan pembangunan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengadaan barang/jasa, monitoring evaluasi dan pelaporan pembangunan dan kinerja pemerintah.

“Pada kegiatan kemarin (FGD), ada harapan agar terbangun sistem yang efektif, efisien, dan sederhana. Saling terintegrasi dari perencanaan sampai pelaporan yang dapat berkolaborasi antara pusat dan daerah. Dan dapat dimanfaatkan oleh daerah di seluruh Indonesia. Ini tentunya dapat mencegah adanya tindak pidana korupsi,” jelas Wihaji panjang lebar.

Kunci sukses dari penerapan e-government, kata Wihaji, salah satunya adalah komitmen penuh dari kepala daerah dan stakeholder terkait dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah yang baik.

Dalam pertemuan tersebut juga disepakati beberapa hal. Antara lain diperlukan regulasi yang mengatur tentang penggunaan sistem informasi e-government terintegrasi, dibangunnya standar format data yang dipergunakan dalam aplikasi e-government.Dan ditunjuknya kementerian/lembaga yang akan menjadi leading sektor dalam menyusun sistem informasi nasional. (han/lis)