Silpa BOS Dikembalikan ke Kas Negara

305

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2017 di Jawa Tengah akan dikembalikan ke pemerintah pusat. Sebagaimana data yang diperoleh Jawa Pos Radar Semarang, sejumlah sekolah di Jateng dalam pemanfaatan dana BOS, masih menyisakan dana yang cukup besar, mencapai Rp 36,971 miliar.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, Gatot Bambang Hastowo, mengatakan, pihaknya sedang dalam proses rekonsiliasi atau penghitungan kembali dana yang masih ada di rekening lama sekolah. Rekonsiliasi dilakukan secara bertahap selama empat hari di minggu ini, dan empat hari di minggu depan, dengan melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Inspektorat Provinsi.

“Karena memang banyak sekolahnya. Untuk Minggu ini, kami undang secara bergilir SLB Negeri dan SMK Negeri. Minggu depan SMA Negeri. Kita hitung untuk nantinya dikembalikan kepada kas negara,” jelas Gatot saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (7/8).

Gatot menegaskan, sisa dana yang menjadi temuan BPK adalah bunga bank yang belum dipindahkan ke rekening baru. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng memang meminta sekolah-sekolah membuka rekening baru ketika peralihan kewenangan sekolah menengah ke provinsi pada 2017. Sayangnya, sejumlah sekolah meninggalkan begitu saja rekening lama.

Bunga bank yang mengendap di rekening sekolah inilah yang kemudian memunculkan adanya ketidakcocokan dan menjadi temuan BPK sebagai sisa lebih penggunaan anggaran. Meskipun demikian jumlahnya pun, dikatakan, tidak banyak. “Paling Rp 5 juta-Rp 10 juta setiap sekolah,” katanya.

Beberapa sekolah, ujarnya, sudah mengembalikan uang sisa tersebut kepada kas negara. Beberapa yang belum, usai penghitungan kembali nanti, akan diminta mengembalikan. “Bunga bank harus dikembalikan, karena itu uang negara,” ujarnya.

Mengenai data yang mencapai miliaran, seperti yang terjadi di SMA Negeri 2 Semarang, Gatot mengatakan bahwa itu tidak benar. Kejadian yang sebenarnya, saat itu terjadi kesalahan dalam pelaporan akibat gangguan jaringan internet. SMAN 2, lanjutnya, belum sampai merampungkan laporan online sudah terputus dengan koneksi. Begitu juga dengan beberapa sekolah lainnya. Padahal, pelaporan diberikan waktu yang cukup panjang.

Penggunaan dana BOS memang diperlukan kehati-hatian. Dalam artian, semua harus dilakukan sesuai peraturan perundangan. Ia tegaskan, penggunaan uang negara ini memang tidak boleh sembarangan. “Hati-hatinya itu, agar tidak keluar dari peraturan perundangan yang ada. Jadi jangan sampai membelanjakan tidak sesuai dengan aturan,” imbuhnya.

Hal ini pula yang berkali-kali ia sampaikan kepada para kepala sekolah, untuk memahami tugas dan fungsi, serta regulasi. Asalkan penggunaan uang negara sesuai peraturan perundangan, ia jamin, tidak akan ada persoalan. “Ada 14 item itu kan yang membatasi agar penggunaannya dilakukan dengan benar. Aturannya sudah jelas, persentasenya juga sudah jelas peruntukannya,” paparnya.

Gatot berkomitmen, akan menyampaikan dana BOS dengan sebaik-baiknya. Ia juga meminta kepala sekolah taat azas. Dengan demikian, ke depannya tidak akan ada temuan.

Mengenai pencairan dana BOS yang dikeluhkan molor, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Sulistyo, menegaskan, hal itu tidak mempengaruhi pemanfaatan dana BOS. Sebab, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (RKAS) dirancang di awal tahun pelajaran dengan melibatkan komite dan orangtua siswa. Sehingga ketika dana BOS cair, sekolah hanya tinggal menggunakannya saja.

“Pencairannya memang dilakukan setiap triwulan. Memang tidak pasti di awal atau di akhir. Tapi saya kira tidak mempengaruhi karena RKAS dirancang di awal tahun,” kata dia.

Menanggapi pernyataan kemungkinan adanya data ganda, ia mengatakan dengan tegas bahwa hal itu tidak mungkin terjadi. Sebab, sudah ada data pokok pendidikan yang mana meskipun memiliki nama sama sekalipun, setiap siswa akan dibedakan berdasarkan data lainnya.

“Misalnya namanya sama-sama Slamet Raharjo, tapi ini akan beda karena NIS-nya (Nomor Induk Siswa, Red) beda. Tanggal lahir dan nama orangtua juga beda. Jadi, tidak mungkin ada data ganda,” ujarnya. (sga/aro)