Tuntut Bupati Tutup Tempat Hiburan Ilegal

242
TEGAKKAN PERDA : Ribuan massa Nahdlatul Ulama memenuhi halaman kantor Bupati Wonosobo untuk menuntut keseriusan Pemkab dalam menjalankan Perda tempat hiburan malam, Senin (6/8). (Sigit Rahmanto/Radar Kedu)
TEGAKKAN PERDA : Ribuan massa Nahdlatul Ulama memenuhi halaman kantor Bupati Wonosobo untuk menuntut keseriusan Pemkab dalam menjalankan Perda tempat hiburan malam, Senin (6/8). (Sigit Rahmanto/Radar Kedu)

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO-Ribuan massa yang tergabung di bawah payung Nahdhatul Ulama (NU) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati Wonosobo, Senin (6/8) pagi. Mereka menuntut kejelasan soal penegakan Perda No 3 tahun 2017 tentang Tempat Hiburan Malam. Massa mendesak Bupati segera menutup usaha tempat hiburan yang tidak berizin.

Ketua PC Ansor Kabupaten Wonosobo, Santoso menjelaskan, peraturan usaha tempat hiburan telah diatur rinci dalam Perda tersebut. Adapun wewenang mengatur, menertibkan bahkan menutup usaha hiburan yang menyalahi Perda, ada di tangan pemerintah daerah. Namun sejauh ini, belum ada keseriusan pemerintah dalam menegakkan perda. “Kami akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai tuntutan kami bisa dipenuhi,” katanya.

Setelah menunggu sekitar 4 jam, Bupati Wonosobo Eko Purnomo akhirnya datang dan menemui peserta aksi. Perwakilan pengunjuk rasa selanjutnya bertemu dengan Bupati dan jajarannya untuk membahas kesepakatan yang dituntut pengunjuk rasa.

Dalam kesempatan ini, Eko menyatakan akan menegakkan Perda penyelenggaraan usaha hiburan di Kabupaten Wonosobo. Ia juga siap menanggung segala konsekuensinya, termasuk jika masuk dalam ranah hukum.

Dijelaskan lebih lanjut, sebenarnya Pemkab telah melakukan tahapan penindakan pada pemilik usaha hiburan yang tidak mau mengikuti aturan main perda. “Bulan Agustus ini kami akan melakukan teguran pertama, kedua dan ketiga. Jika mereka masih membandel, kami akan malakukan penutupan secara paksa,” katanya.

Kepala Dinas Kepariwisataan dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo, One Andang Wardoyo mengungkapkan, sampai saat ini ada sekitar 23 tempat hiburan malam di Wonosobo. “Seluruh tempat itu memang belum ada yang berizin. Kemarin ada Fun Box yang sudah menyerahkan perizinan, namun kami kembalikan karena belum memenuhi persyaratan,” jelasnya.

Sementara itu, Katib Syuriah PC NU Wonosobo Abdul Hakim Idris menyampaikan, NU akan terus berkomitmen mengawal keputusan bupati itu hingga proses penertiban selesai.

Terpisah, Sebanyak 39 perempuan pemandu lagu (PL) di wilayah Wonosobo terjaring razia petugas Polres Wonosobo di sejumlah tempat karaoke, Minggu (5/8) malam. Kapolres Wonosobo Akbp Abdul Waras melalui Kabagops Kompol Sutomo menyampaikan, kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan situasi yang kondusif, aman dan tenteram di wilayah Wonosobo. “Kita menerjunkan sebanyak 60 anggota untuk melakukan operasi cipta kondisi ini.”

Razia menyasar tempat karaoke yang ada di dalam kota sampai pinggiran kota. Para pemandu lagu yang terjaring rata-rata merupakan pendatang dari luar kota. Setelah dibawa ke mapolres, mereka didata dan dibina serta membuat surat pernyataan untuk tidak menjadi pemandu lagu lagi.

“Dengan semakin menjamurnya kafe di wilayah Wonosobo maka tidak menutup kemungkinan jumlah wanita pemandu lagu (PL) semakin banyak dan bertambah,” jelas Sutomo. (cr1/ton)