Tak Semua Dapat bantuan, Pemkot Dinilai Tebang Pilih

523
BERI BANTUAN: Wali Kota Pekalongan,  Saelany Machfudz, memberikan bantuan uang Rp 650 ribu kepada 258 pedagang korban kebakaran Pasar Banjarsari di Kantor Baznas Kota Pekalongan. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)
BERI BANTUAN: Wali Kota Pekalongan,  Saelany Machfudz, memberikan bantuan uang Rp 650 ribu kepada 258 pedagang korban kebakaran Pasar Banjarsari di Kantor Baznas Kota Pekalongan. (TAUFIK HIDAYAT/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, PEKALONGAN – Pemberian bantuan dari Pemerintah Kota Pekalongan kepada pedagang korban kebakaran Pasar Banjarsari yang terjadi pada bulan Februari lalu dipersoalkan oleh para pedagang.

Pasalnya, tidak semua pedagang menerima bantuan dana sebesar Rp 650 ribu yang diberikan pada 258 pedagang. Padahal jumlah pedagang Pasar Banjasari yang menjadi korban kebakaran lebih dari 1.000 orang.

Salah satu  pedagang yang menjadi korban kebakaran Pasar Banjarsari Maliki, 34, mengungkapkan bahwa Pemkot Pekalongan harus rata dalam memberikan bantuan. Selain itu pemberian bantuan seharusnya diberikan seminggu ketika terjadi musibah kebakaran, bukan 6 bulan setelah terjadinya kebakaran.

“Kalau Pemkot Pekalongan benar-benar memberi bantuan modal dagang harusnya diberikan ketika kami butuh, bukan setelah ribuan pedagang Pasar banjasari melakukan unjuk rasa ke kantor wali kota,” ungkap Maliki.

Kepala Baznas Kota Pekalongan, Imam Suraji, menjelaskan bahwa penerima bantuan dana sebesar Rp 650 ribu perpedagang haruslah warga pedagang yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Pekalongan serta memiliki KIP Pasar Banjarsari. Sehingga tidak semua pedagang menerima bantuan.

Menurutnya adapun syarat tambahan yaitu pedagang dengan kategori miskin,  yaitu pedagang yang mengalami kerugian besar atau bangkrut sehingga tidak memiliki modal usaha lagi.”Penerima bantuuan ini, syarat pertama adalah ada KTP Kota Pekalongan, karena zakat tidak lepas dari kewilayahan, sehingga kita tujukan untuk pedagang Kota Pekalongan. Kemudian KIP, karena kita menghindari orang orang yg menggunakan kesempatan untuk meraih bantuan itu.  Walaupun sedikit,  kita batasi dengan syarat itu,” jelas Imam Suraji.

Sementara itu, Walikota Pekalongan,  Saelany Machfudz, menegaskan bahwa Pemkot Pekalongan bersama dengan Baznas, mengeluarkan dana sekitar Rp 200 juta untuk 258 pedagang, yang masing masing orang mendapatkan 650 ribu.

“Kita sudah mensortir beberapa pedagang, sehingga kita mengeluarkan untuk 258 pedagang, dengan tiap orang mendapatkan 650 ribu.  Mudah mudahan dengan uang yang tidak begitu banyak ini,  bisa meringankan beban mereka untuk menambahi modal atau menyempurnakan lapak yg diberikan pemerintah.  Mudah mudahan uangnya berguna” tegasnya. (thd/bas)