Sekolah Inklusi Ingin Diperhatikan

244
UPACARA : Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito menjadi pembina upacara di SDN Tidar 7, Kota Magelang, Senin (6/8). (DOK HUMAS PEMKOT MAGELANG)
UPACARA : Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito menjadi pembina upacara di SDN Tidar 7, Kota Magelang, Senin (6/8). (DOK HUMAS PEMKOT MAGELANG)

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – SD Negeri Tidar 7, Kota Magelang ditunjuk melaksanakan program sekolah inklusi. Saat ini, total peserta didik mencapai 156 pelajar dan 9 di antaranya merupakan anak berkebutuhan khusus (ABK).

“Mereka ada yang hiperaktif, autis, hingga lamban belajar,” kata Kepala SD Negeri Tidar 7 Rusni, usai mengikuti upacara bendera yang dipimpin Wali Kota Magelang Sigit Widyonindito, Senin, (6/8).

Rusni menyebutkan, siswa ABK itu tersebar merata di seluruh kelas. Mulai kelas I hingga VI. Ia tidak memungkiri, mereka memerlukan perhatian khusus, sehingga cukup menyita waktu guru. Namun demikian, selama ini tidak ada kasus ABK mengganggu peserta didik lainnya. Baik saat bermain, maupun saat kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung.

“Tapi, terus terang dalam hal belajar ataupun ketika menempuh ujian, mereka tidak bisa maju bersama peserta didik yang lain. Walaupun mereka mendapatkan pelajaran tambahan dan bimbingan khusus,” ungkapnya.

Rusni berharap, Pemkot Magelang bisa memfasilitasi ABK tersebut agar tetap mendapatkan hak belajar seperti seharusnya. Mengingat, di SDN Tidar 7 tidak ada guru khusus yang tugasnya mengajar ABK. “Bisa tidak jika kami meminta guru yang memang khusus menangani ABK, agar mereka bisa berkembang maksimal. Atau mereka diberikan sekolah khusus jika memang tidak bisa dimasukkan ke Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB),” ucapnya.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) Kota Magelang Taufik Nurbakin menjelaskan, sekolah inklusi merupakan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak 2012. Di Kota Magelang, sekolah inklusi ada di SMP Negeri 13 Magelang, SD Negeri Gelangan 7, dan SD Negeri Tidar 7. Masing-masing sekolah inklusi diberikan Surat Keputusan (SK) dari provinsi. “Sempat turun bantuan anggaran satu kali, setelah itu tidak ada pendampingan maupun pelatihan sama sekali,” ujarnya.

Taufik menyadari, kondisi ini membebani pihak sekolah. Bahkan, masyarakat juga enggan menyekolahkan mereka di sekolah inklusi karena takut anaknya tidak berkembang. Atas dasar inilah, dinas sedang berjuang agar SK sekolah inklusi dicabut. “Karena dari dinas juga tidak mungkin untuk memberikan bantuan guru khusus ABK,” imbuhnya.

Menanggapi hal itu, Sigit meminta dinas terkait segera mengambil solusi. Meski dilema dengan kenyataan, ia meminta pihak sekolah dan dinas untuk tetap memberikan pelayanan kepada ABK dengan baik. “Mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan dasar,” tandas Sigit. (put/ton)