Pantau Perpindahan Pegawai dengan E-Mutasi

148

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Data kepegawaian saat ini sudah bisa diketahui melalui aplikasi E-Mutasi. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Partono mengungkapkan jika hal itu merupakan terobosan untuk pola pembinaan karya pegawai menjadi transparan.

“Aplikasi ini, nantinya akan terhubung dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) serta data pejabat pelaksana di masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD),” ujar Partono, Senin (6/8).

Melalui aplikasi tersebut bisa dilihat data kepegawaian yang riil, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pihaknya meminta para pejabat pengelola kepegawaian untuk menginformasikan informasi terbaru tentang kepegawaian di unit kerja yang ada.  “BKD membuka konsultasi (E-Mutasi), dilakukan setiap hari,” ujar Partono.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang Formasi, Pengadaan, dan Pemindahan BKD Kabupaten Semarang, Inni Rosyida menjelaskan, bila aplikasi E-Mutasi dibangun untuk mengetahui tata kelola pengembangan karier pegawai negeri sipil di Pemkab Semarang.

“Adanya moratorium calon pegawai negeri sipil (CPNS) sejak 2014, berdampak pada berkurangnya jumlah pejabat pelaksana di hampir semua SKPD dikarenakan pensiun,” ujarnya.

Melalui aplikasi ini, pihaknya yakin bisa melihat SKPD yang pejabat pelaksananya banyak maupun sebaliknya. Opsi redistribusi dipilih guna meningkatkan kinerja PNS yang akan berdampak pada peningkatan pelayanan masyarakat.

“Perlu dilakukan redistribusi pejabat pelaksana atau penataan baik antar sub bidang SKPD maupun penataan pejabat pelaksana antar SKPD agar terpenuhinya kebutuhan SDM sesuai kebutuhan serta kompetensinya,” kata Iin.

Data BKD menyebutkan hingga akhir Juli 2018 setidaknya ada 1.892 orang pejabat pelaksana di Kabupaten Semarang. Melalui Inovasi Proyek Perubahan pada Diklat Kepemimpinan Tingkat IV itu, pihaknya yakin peran E-Mutasi akan sangat membantu pengelola kepegawaian dalam mengusulkan mutasi. Maupun permintaan penambahan SDM dengan lebih cepat berdasarkan data yang akurat. “Jadi mutasinya tidak lagi menggunakan aplikasi manual,” ujarnya.

Dalam hal ini ia mencontohkan semisal ada pejabat pelaksana dari Dinas Pertanian akan diredistribusi ke Dispendukcapil, maka BKD bisa melihat online tentang kualifikasi pendidikan dan kompetensinya terlebih dahulu. Jika disetujui oleh SKPD yang dilamar, akan diproses lanjut hingga penerbitan SK dari Sekretaris Daerah. (ewb/bas)