Mobil Dinas Tak Boleh Untuk Kegiatan Politik

384
CEK KONDISI:  Apel kendaraan operasional dinas di halaman rumah dinas wali kota kemarin. (ISTIMEWA)
CEK KONDISI:  Apel kendaraan operasional dinas di halaman rumah dinas wali kota kemarin. (ISTIMEWA)

RADARSEMARANG.COM, SALATIGA – Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah, Tri  Priyo Nugroho yang mewakili Sekretaris Daerah Kota Salatiga  mengingatkan agar mobil operasional dinas tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik saat dipinjam pakai.

Demikian tegasnya saat memberikan pengarahan kepada perwakilan bagian se-Sekretariat Daerah pada apel kendaraan operasional dinas di halaman rumah dinas wali kota. Y Tri Priyo Nugroho juga mengingatkan agar kendaraan operasional dinas dijaga penampilan dan performanya. Pada umumnya kendaraan dinas yang turut apel pada pagi ini sudah bersih dari luar. Namun perlu ditingkatkan kebersihan casis bawah mobil, serta mesinnya.

“Bila perlu setahun sekali mobil disalonkan agar tidak memalukan. Sebagai contoh mobil operasional Bagian Humas yang selalu mengikuti walikota saat bertugas harus terus dijaga tampilannya. Dan yang penting jangan sampai mogok di jalan karena temperatur tinggi dan over hit. Bahan bakar juga jangan sampai pada posisi rendah karena kotoran akan naik dan masuk karburator. Selanjutnya pajak kendaraan harus diingat kapan waktunya, sebab dulu saat saya berdinas di DPPKAD pernah ditagih kantor samsat karena ratusan motor nunggak pajak. Tapi sekarang sudah tertib,” pinta Asisten III tersebut.

Kabag Umum Setda Wahyu Risnani juga berharap kerjasama semua bagian agar koordinasi dengan Bagian Umum saat melakukan perbaikan mobil dinas di bengkel. “Jika memperbaiki mobi atau service rutin segera serahkan nota merah ke Bagian Umum agar kami bisa cepat dalam menyusun SPJ dan bengkel bisa segera terbayar. Untuk pajak kendaraan kami juga berharap jangan sampai telat menyerahkan STNK kepada Bagian Umum, minimal satu minggu sebelum jatuh tempo. Jika telat maka denda dibebankan kepada pemegang kendaraan, ini telah menjadi kesepakatan karena tidak ada anggaran bayar denda tersebut,” pesan Kabag Umum. (sas/bas)