Boleh hati-hati, tapi jangan kemudian dananya tidak dieksekusi. Kalau bingung lapor ke kita.

Ganjar Pranowo 
Gubernur Jateng

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta sekolah tidak terlampau hati-hati dalam penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Jangan sampai karena kehati-hatian yang berlebih justru membuat dana tidak terpakai dan merugikan siswa. ”Boleh hati-hati, tapi jangan kemudian dananya tidak dieksekusi. Kalau bingung lapor ke kita,” ujarnya menanggapi adanya Sisa Lebih Anggaran (Silpa) dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tingkat SMA/SMK/SLB di Jateng pada 2017.

Ganjar meminta, kepala sekolah tidak terlalu takut menggunakan dana yang dianggarkan pemerintah untuk mendukung kegiatan pendidikan. Sebab, mengenai petunjuk penggunaan, semuanya sudah tertulis dengan jelas dalam aturan. ”Kalau masih bingung, ada dinas yang bisa membantu. Saya juga sudah sampaikan kepada Kepala Dinas (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) untuk mengecek satu per satu karena banyak pertanyaan ke sana mengenai hal ini,” katanya.

Ditambahkan olehnya, pemerintah juga sudah menandatangani perjanjian kerja sama Penanganan Pengaduan Masyarakat oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Kabupaten/Kota se-Jateng. Kerja sama ini terkait koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintah Provinsi Jateng.  ”Saya kira ini akan membantu. Tapi, jangan disalahgunakan. Hati-hati, kalau bingung tanya ke kita, akan kita bantu,” ujarnya.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Provinsi Jateng Tahun Anggaran 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dalam resume hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern pada tahun anggaran (TA) 2017, Pemprov Jateng menganggarkan BOS dalam bentuk belanja langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) melalui transfer langsung kepada SMAN, SMKN, SLBN sebesar Rp 952, 55 miliar lebih. Namun hanya direalisasikan sebesar Rp 859,13 miliar lebih, terdiri atas BOS dari APBN sebesar Rp 769, 62 miliar dan BOS dari APBD Jateng sebesar Rp 89,51 miliar.  Dana BOS Rp 859,13 miliar lebih tersebut, untuk SMAN total dana BOS dari APBN 2017 sebesar Rp 417, 2 miliar, dan dari APBD Pemprov Jateng sebesar Rp 58,36 miliar, sehingga totalnya sebesar Rp 475, 49 miliar.

Dana BOS untuk tingkat SMKN yang bersumber dari APBN 2017 sebesar Rp 345,97  miliar dan dari APBD Provinsi Jateng sebesar Rp 30,12 miliar, sehingga totalnya Rp 376, 09 miliar. Sedangkan untuk SLBN dari APBN sebesar Rp 6,54 miliar, dan  dari APBD Provinsi Jateng sebesar Rp 1,02 miliar, sehingga totalnya Rp 7,56 miliar.

BPK RI Perwakilan Jateng  di bawah pimpinan Hery Subowo juga memberikan catatan bahwa dari hasil pemeriksaan atas Belanja BOS menunjukkan bahwa penganggaran dana BOS hanya pada belanja barang dan jasa kurang tepat, dan realisasi belanja belum dicatat sesuai klasifikasinya.  Berdasarkan anggaran Disdikbud TA 2017 diketahui bahwa belanja BOS dianggarkan seluruhnya sebagai belanja barang dan jasa sebesar Rp 952,55 miliar. Terdiri atas BOS dari APBN sebesar Rp 779,78 miliar  dan BOS dari APBD sebesar Rp 172,77 miliar. Namun, dalam realisasinya sekolah juga menggunakan dana BOS untuk belanja pegawai dan belanja modal.  Karena itulah, LKPD unaudited belum menyajikan realisasi belanja BOS dari APBN TA 2017 sesuai jenis belanjanya.

Menurut Anggota Komisi C DPRD Jateng, Bambang Eko Purnomo SE, kondisi tersebut diperparah dengan masih banyaknya sisa lebih anggaran (Silpa) dana BOS 2017. Berdasarkan temuan BPK, ada Silpa dana BOS Rp 36, 971 miliar lebih tersebar di SMAN, SMKN, dan SLB di Jateng.  “Ini berdasarkan hasil penelahaan kami di Komisi C DPRD Jateng, sehingga kami masih akan mempelajari lebih dalam tentang kenapa sampai ada Silpa?” katanya.

Menurutnya, dana BOS cair berdasarkan by name siswa. Jika ada Silpa hingga miliaran rupiah, patut ditelusuri. Apakah petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis yang bermasalah atau seperti apa. “Ini menjadi perhatian serius kami,” tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, data Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan adanya Silpa dana BOS yang jumlahnya cukup besar. Berdasarkan data tersebut, silpa dana BOS SMAN 2 Semarang bahkan mencapai 1,160 miliar. Urutan kedua, SMK Negeri 10 memiliki Silpa dana BOS sebesar Rp 530,891 juta.

Bendahara BOS SMKN 10, Hadi Riyanto, beralasan sisa anggaran yang besar ini disebabkan karena keterlambatan pencairan dana BOS. Selain pencairan yang molor, Silpa dana BOS di sekolahnya juga dikarenakan petunjuk teknis penggunaan dana yang dinilainya kurang jelas.  ”Sehingga kami harus sangat hati-hati dalam membelanjakan dana BOS ini,” ujarnya. (sga/ida/aro)