Silpa Dana BOS Patut Dipertanyakan

216

RADARSEMARANG.COM – PENGAMAT pendidikan Universitas Katolik Soegijapranata, Tukiman Taruno, menjelaskan, adanya Silpa dana BOS bisa jadi pertanda ada kegiatan sekolah yang tidak berjalan atau dana tersebut terlambat datang.

Dikatakan, paling tidak ada dua kesalahan pihak sekolah yang memiliki Silpa dana BOS. Kesalahan pertama, kata dia, pihak sekolah bersikap sangat hati–hati yang justru merugikan siswa. Dalam artian, sekolah takut keliru atau takut salah sasaran. “Hati-hati itu perlu, tapi kalau hati–hatinya dalam arti pihak sekolah tidak berani mengambil kebijakan itu justru merugikan siswa,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Kamis (2/8).

Kesalahan kedua, lanjut Taruno, adalah lebih pada ketidakakuratan data yang berujung merepotkan petugas birokasi. Data tidak akurat sering terjadi karena ada sejumlah sekolah yang menggunakan standar ganda. Ia mencontohkan, seperti tercatatnya satu nama dalam dua tempat.

“Tidak tahu bagaimana peristiwanya, namanya hanya dibolak-balik aja mungkin. Itu bisa saja terjadi, padahal anaknya sama. Secara komulatif kemudian nama-nama tersebut bisa berjumlah berpuluh-puluh, bahkan bisa menjadi berapa ratus. Padahal, jika data yang dimiliki sekolah akurat, Silpa dana BOS tidak akan terjadi karena sudah jelas by name by adress. “Misalnya, siswanya ada 10, ya dananya untuk anak 10. Tetapi kok ada dana sisa, di tingkat sekolah. Jangan-jangan ada sekolah yang nakal juga,” ujarnya mempertanyakan.

Taruno menambahkan, pada dasarnya dana BOS dikeluarkan untuk membantu siswa kurang mampu untuk memenuhi keperluan siswa seperti pembelian alat untuk kegiatan belajar mengajar (KBM) di sekolah. Dana BOS juga sudah diperhitungkan di tingkat SD, SMP maupun SMA/SMK. Sehingga, menurutnya, kalau sampai ada Silpa dana BOS memang patut dipertanyakan.

Ia menegaskan, pemerintah sudah seharusnya melakukan monitoring terhadap penggunaan dana BOS. Pengawasan harus digiatkan, sehingga penggunaan dana BOS bisa tepat sasaran dan sebagaimana mestinya.

Terpisah, Pengamat Pendidikan Universitas PGRI Semarang (Upgris), Ngasbun Egar, mengatakan, adanya Silpa dana BOS salah satunya lantaran efisiensi pengelolaan anggaran. Yakni, kemungkinan ada kegiatan atau program sekolah yang aspeknya tidak bisa didanai oleh BOS, atau terbiayai, namun tidak teranggarkan secara keseluruhan. Kemungkinan lain, lanjut dia, kegiatan sekolah yang sudah mendapat sokongan dana BOS tidak berjalan dengan baik. Akibatnya, perencanaan anggaran gagal dan menyebabkan Silpa BOS di sekolah. Dalam hal ini, setiap sekolah mendapat dana BOS berbeda-beda, dan alasan Silpa pun juga berbeda.

Untuk mencegah terjadinya Silpa BOS yang tidak berjalan maksimal, Ngasbun menegaskan diperlukan perencanaan matang dari pihak sekolah. Kemudian diterapkan dan diimplementasikan penuh tanggung jawab, efisien dan efektif. Pihak sekolah juga harus melakukan pemantauan berkala dan evaluasi untuk meminimalisasi kesalahan anggaran dan mengoptimalkannya dengan baik.

Dikatakan, sebelum mengusulkan kebutuhan dana BOS, pihak sekolah harus pandai-pandai menakar kebutuhan dengan baik. Dana BOS juga bisa digunakan untuk membiayai adanya guru wiyata bakti (WB) yang dibatasi maksimal 20 persen. “Meskipun sudah hak sekolah, tapi tidak bisa seenaknya saja menerapkannya. Dana BOS bersumber dari pajak masyarakat dan kepentingannya juga untuk masyarakat. Kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pelayanan pendidikan, salah satunya dengan dana BOS. Jadi, harus ada kerja sama yang baik antar semua pihak,” ungkapnya.

“Idealnya, kalau perencanaan BOS di sekolah bagus, maka semua dana yang turun bisa termanfaatkan dengan baik, dan ada efisiensinya. Dengan kata lain, kalau perencanaan bagus dan jumlah anggaran sesuai, maka semua bisa berjalan lancar,” lanjut Ngasbun.

Selain rancangan dari sekolah, pihak pemerintah juga sebaiknya melakukan pengecekan kepada sekolah-sekolah yang memiliki Silpa BOS. Kemudian dilakukan pelatihan-pelatihan untuk meminimalisasi ketidaktahuan pihak sekolah dalam cara penganggaran. “Pemerintah tetap harus bijaksana. Tidak serta merta memotong atau memangkas penganggaran dana di tahun depan untuk sekolah yang punya Silpa BOS sekarang. Kepala sekolah juga harus tahu persis semua program sekolah, apa sudah teranggarkan dengan baik atau kalau dananya sudah habis, maka bisa mencari sumber dana lain misalnya. Jadi, bisa mengendalikan program sekolah dan dana BOS secara keseluruhan,” tegas Ngasbun. (mg9/mg12/mg13/aro)