RADARSEMARANG.COM – MENINDAKLANJUTI adanya Silpa dana BOS SMA/SMK/SLB ini, DPRD Jateng mengaku akan menindaklanjuti temuan BPK RI tersebut. Harus ada penjelasan yang pasti, bagaimana anggaran tersebut bisa tidak terserap. “Ada anggaran tidak terpakai ini harus dijelaskan, karena jumlahnya cukup besar,” kata Anggota Komisi C DPRD Jateng, Bambang Eko Purnomo kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Menurut Eko, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Jawa Tengah harus turun tangan menyikapi kondisi tersebut. Apalagi anggaran itu sangat membantu proses pembelajaran di Jateng. “Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus segera turun tangan agar masalah ini bisa jelas,” desaknya.

Seharusnya, lanjut dia, anggaran BOS disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Dengan begitu, penyerapan bisa maksimal dan bisa tepat sasaran. Terlebih saat ini pengelolaan SMA/SMK telah kembali diambilalih Pemprov Jateng. Sehingga harus ada pengawasan di lapangan agar BOS bisa terserap maksimal. “Dana BOS sangat membantu, tetapi ketika ada anggaran tak terpakai ya menjadi masalah. Karena itu, bisa meningkatkan kualitas pendidikan di Jateng,” katanya.

Ia berharap, ada evaluasi dan pengawasan di lapangan agar tidak ada dana pendidikan yang mengendap. Selama ini, diakui, dana BOSĀ  dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan di Jateng kerap tidak habis digunakan. Padahal dana tersebut sangat membantu dunia pendidikan dan benar-benar dibutuhkan. “DAK banyak yang tidak terpakai, itu harus dievaluasi dan harus ada pengawasan,” pinta Anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen Adv.

Ia menambahkan, banyaknya DAK yang tidak terpakai bukan persoalan baru. Salah satunya, Kementerian Pendidikan seringkali membuat juklak juknis penggunaan DAK yang mepet akhir tahun. Sehingga sekolah seringkali kesusahan untuk mengalokasikan anggaran tersebut. “Jika juklak-juknis mepet akhir tahun, (penyerapan) anggaran jelas tidak bisa maksimal,” ujarnya.

Ke depan, ia berharap harus ada strategi lebih bagus agar penggunaan dana DAK Pendidikan bisa lebih maksimal. Salah satunya dengan mempercepat pembuatan juklak-juknis yang tidak mepet. Karena bagaimanapun, DAK pendidikan sangat dibutuhkan dan sangat membantu dunia pendidikan di Jawa tengah. “Harus ada evaluasi dan inovasi agar penggunaan DAK bisa tepat sasaran,” desaknya. (fth/aro)