Uang Pangkal Jangan Beratkan Mahasiswa

114

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Tingginya biaya kuliah di perguruan tinggi negeri (PTN) sempat dikeluhkan orangtua mahasiswa yang diterima dari jalur non SBMPTN dan SNMPTN. Menurut informasi yang dihimpun, beberapa PTN memberlakukan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) atau uang pangkal yang nilainya cukup fantastis.  UKT di Undip misalnya, mencapai Rp 19 juta per semester untuk mahasiswa baru Kedokteran Umum. Di UIN Walisongo, UKT yang dikenakan mencapai Rp 5,7 juta per semester, sedangkan UKT di IAIN Salatiga mencapai Rp 2,5 juta per semester. Yang fantastis lagi, besaran dana SPI di Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang mencapai Rp 25 juta.

Pengamat pendidikan Jateng, Dr Ngasbun Egar menjelaskan, jika pemberlakuan uang pangkal tersebut memang diperlukan untuk mengembangkan institusi sebuah kampus, baik pengembangan fisik, akademik, maupun kultur kampus tersebut. Meski begitu, biaya yang dikenakan memang harus proporsional. “Artinya, sesuai kebutuhan sebuah program studi, dan juga mempertimbangkan kemampuan ekonomi orangtua calon mahasiswa yang bersangkutan,” katanya saat dihubungi Jawa Pos Radar Semarang.

Penarikan uang pangkal, lanjut dia, juga perlu tetap mempertimbangkan keterjangkauan bagi orangtua calon mahasiswa dengan kemampuan ekonomi terbatas. Artinya, jangan sampai ada anak yang memiliki kemampuan akademik memadai, tapi karena ekonomi orangtua tidak mencukupi lalu tidak bisa kuliah. “Jadi, perlu ada fasilitasi bagi anak yang memiliki prestasi, tetapi kondisi ekonomi orangtua tidak mencukupi,” ujarnya.

Penerapan uang pangkal oleh PTN sendiri, lanjut dia, harus mempertimbangkan besaran biaya kuliah agar tidak memberatkan orangtua. Bagi orangtua yang kuat secara ekonomi, bisa jadi diberi kesempatan berkontribusi lebih besar. Sehingga ada subsidi silang bagi yang tidak mampu. “Jadi PTN juga perlu mengembangkan sumber dana pendidikan lain, selain dari orangtua. Sehingga kebutuhan dana untuk pengembangan perguruan tinggi bisa terjamin tanpa harus memberatkan masyarakat.” 

Terkait pemberlakuan uang pangkal, Kepala UPT Humas Unnes, Hendi Pratama, mengatakan, jika penarikan uang pangkal sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Nomor 39 Tahun 2017.

Dalam peraturan tersebut, lanjut Hendi,  mengizinkan perguruan tinggi negeri memberlakukan uang pangkal bagi peserta yang lolos Seleksi Mandiri (SM) saja. Besaran yang dikenakan pun disesuaikan dengan kemampuan orangtua mahasiswa. “Besaran pengenaan uang pangkal disesuaikan dengan kemampuan mahasiswa, mulai dari 0 sampai maksimal Rp 25 juta. Biaya tersebut dikeluarkan satu kali selama masa studi,” katanya.

Dari Permenristekdikti itulah, besaran uang pangkal juga ditentukan, yakni mahasiswa dari golongan ekonomi I membayar Rp 5 juta, golongan II Rp 10 juta, golongan III Rp 15 juta, golongan IV Rp 20 juta, dan golongan V Rp 25 juta. Besaran tersebut, jika terlalu tinggi mahasiswa bisa mengajukan banding. Saat proses banding akan dilakukan verifikasi atau wawancara. “Jika memang memenuhi syarat dan tidak mampu, akan diturunkan sesuai dengan kemampuan,” tambahnya.

Ia menekankan jika pemberlakuan uang pangkal, tidak berlaku  jika memang calon mahasiswa itu berprestasi dan kondisi ekonomi tidak mampu, maka boleh mengajukan uang pangkal Rp 0.” Pada jalur seleksi mandiri juga menerima peserta bidikmisi,” tegasnya. (den/aro)