RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Partai politik diminta terbuka dalam hal bantuan anggaran.  Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 2017, penggunaan dana Parpol 60 persen untuk pendidikan politik.

“Kalau ada parpol yang nggak sesuai dengan permendagri itu, dan kalau nanti BPK menemukan, bisa dikategorikan korupsi,” ujar Zainal Abidin Petir usai pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan anggota Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Masa Jabatan tahun 2018-2022. Dirinya dilantik secara langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo bersama Sosiawan, Fb Fx Handoko Agung, Slamet Hariyanto dan Wijaya.

Zainal mengatakan, nantinya akan melakukan sosialisasi agar partai politik welcome dan terbuka mengenai anggarannya. Sebab, ia kembali menekankan, dana parpol harus digunakan untuk pendidikan politik, seperti untuk seminar, workshop dan kegiatan lain.

Transparansi dana Parpol menjadi penting mengingat besarnya dana bantuan dari pemerintah. Dirinya berharap, Parpol agar siap terbuka. Karena ia ingin, tahun ini menjadi tahun parpol untuk transparan.

”Untuk provinsi saya tanya kesbangpol dana Parpol sekitar Rp 19 miliar. Ini harus terbuka,” ujar Zainal. Komisi Informasi menginginkan keterbukaan dana Parpol mendapatkan perhatian lebih.

Sementara itu, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa keterbukaan informasi menjadi penting untuk untuk mencegah terjadinya korupsi.  Ia meminta, ke depan KIP Jateng dapat bekerja lebih baik dengan merangsang kompetisi sehat untuk keterbukaan informasi.  “Saat ini kami sedang mencoba mendorong komunikasi terbuka melalui media mainstream, untuk kita informasikan bersama sama,” jelasnya. (sga/zal)