RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Konflik lahan disposal yang terjadi di kawasan Tambakrejo, Kelurahan Terboyo Kulon, antara petambak dengan Pemerintah Kota Semarang menyita perhatian berbagai pihak. Tak terkecuali, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Anggota DPD RI Bambang Sadono menjelaskan, dirinya secara pribadi memfasilitasi dan mengajak masyarakat dan Pemkot Semarang supaya dapat duduk bersama di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jumat (3/8). Bambang berharap konflik tersebut tidak berbuntut panjang dan memakan waktu yang lama, mengingat proyek normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) merupakaan proyek strategis nasional.

“Kegiatan ini sebagai jembatan komunikasi antara warga dengan pemerintah terkait lahan disposal proyek BKT. Di mana saat ini permasalahan itu bahkan sudah dibawa ke ranah hukum,” ungkapnya.

Bambang menyesalkan permasalahan itu dibawa ke ranah hukum dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah proses komunikasi yang baik dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

“Yang dibutuhkan masyarakat itu komunikasi, untuk itu saya memfasilitasi adanya pertemuan ini agar kedua belah pihak dapat kembali menjalin komunikasi sebaik-baiknya,” tambahnya.

Bambang menerangkan, pihaknya sudah mendengar pernyataan dari warga jika mereka masih membuka ruang untuk berkomunikasi. Sehingga, lanjut dia, harapannya proses hukum yang sudah terlanjur berjalan dapat diselesaikan dengan baik.

“Kalau bisa proses hukum dihentikan dengan adanya kesepakatan dalam komunikasi ini. Sebab alasan masyarakat membawa perkara ini ke ranah hukum karena menilai tidak adanya komunikasi dan kejelasan dari pemerintah,” terangnya.

Bambang menyebutkan, proyek normalisasi BKT adalah proyek strategis nasional yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan banjir dan rob di Kota Semarang. Untuk itu, proyek tersebut harus segera diselesaikan.

“Dengan adanya persoalan ini di ranah hukum, tentu akan membuat proses normalisasi terganggu. Saran saya, persoalan ini diselesaikan secara baik-baik dan ruang komunikasi harus tetap dibuka lebar,” katanya.

Sementara itu, petambak sekaligus pihak yang menggugat Pemkot Semarang, Teha Edy Djohar, mengaku masih membuka ruang komunikasi dengan pemerintah. Meskipun saat ini, persoalan itu sudah berproses di pengadilan. “Kami membuka diri, apalagi sebenarnya kami sebagai warga juga mendukung proyek ini. Namun yang kami sesalkan, pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi dan menggunakan kekerasan,” ujarnya.

Sebagai pengelola tambak, Edi mengaku tidak pernah disosialisasikan jika tambak akan dijadikan menjadi diurug tanah disposal sungai BKT. Padahal, kata Edy, di tambak tersebut masih ada ikan yang terancam gagal panen dengan diurugnya tambak menggunakan tanah disposal.

“Kami tidak tahu kalau tambak yang kami garap juga akan diurug, setahu kami hanya di pinggir-pinggir saja, ternyata sampai di tengah. Selain itu, pemerintah menggunakan cara kekerasan saat kami meminta klarifikasi,” tegasnya. (tsa/aro)