30 C
Semarang
Senin, 16 Desember 2019

DPD Berharap Konflik Tambakrejo Tak Berlarut-Larut

Must Read

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di...

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Konflik lahan disposal yang terjadi di kawasan Tambakrejo, Kelurahan Terboyo Kulon, antara petambak dengan Pemerintah Kota Semarang menyita perhatian berbagai pihak. Tak terkecuali, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Anggota DPD RI Bambang Sadono menjelaskan, dirinya secara pribadi memfasilitasi dan mengajak masyarakat dan Pemkot Semarang supaya dapat duduk bersama di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Jumat (3/8). Bambang berharap konflik tersebut tidak berbuntut panjang dan memakan waktu yang lama, mengingat proyek normalisasi Banjir Kanal Timur (BKT) merupakaan proyek strategis nasional.

“Kegiatan ini sebagai jembatan komunikasi antara warga dengan pemerintah terkait lahan disposal proyek BKT. Di mana saat ini permasalahan itu bahkan sudah dibawa ke ranah hukum,” ungkapnya.

Bambang menyesalkan permasalahan itu dibawa ke ranah hukum dengan adanya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebab, menurutnya, yang dibutuhkan masyarakat adalah proses komunikasi yang baik dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang.

“Yang dibutuhkan masyarakat itu komunikasi, untuk itu saya memfasilitasi adanya pertemuan ini agar kedua belah pihak dapat kembali menjalin komunikasi sebaik-baiknya,” tambahnya.

Bambang menerangkan, pihaknya sudah mendengar pernyataan dari warga jika mereka masih membuka ruang untuk berkomunikasi. Sehingga, lanjut dia, harapannya proses hukum yang sudah terlanjur berjalan dapat diselesaikan dengan baik.

“Kalau bisa proses hukum dihentikan dengan adanya kesepakatan dalam komunikasi ini. Sebab alasan masyarakat membawa perkara ini ke ranah hukum karena menilai tidak adanya komunikasi dan kejelasan dari pemerintah,” terangnya.

Bambang menyebutkan, proyek normalisasi BKT adalah proyek strategis nasional yang diharapkan mampu menyelesaikan persoalan banjir dan rob di Kota Semarang. Untuk itu, proyek tersebut harus segera diselesaikan.

“Dengan adanya persoalan ini di ranah hukum, tentu akan membuat proses normalisasi terganggu. Saran saya, persoalan ini diselesaikan secara baik-baik dan ruang komunikasi harus tetap dibuka lebar,” katanya.

Sementara itu, petambak sekaligus pihak yang menggugat Pemkot Semarang, Teha Edy Djohar, mengaku masih membuka ruang komunikasi dengan pemerintah. Meskipun saat ini, persoalan itu sudah berproses di pengadilan. “Kami membuka diri, apalagi sebenarnya kami sebagai warga juga mendukung proyek ini. Namun yang kami sesalkan, pemerintah tidak pernah melakukan sosialisasi dan menggunakan kekerasan,” ujarnya.

Sebagai pengelola tambak, Edi mengaku tidak pernah disosialisasikan jika tambak akan dijadikan menjadi diurug tanah disposal sungai BKT. Padahal, kata Edy, di tambak tersebut masih ada ikan yang terancam gagal panen dengan diurugnya tambak menggunakan tanah disposal.

“Kami tidak tahu kalau tambak yang kami garap juga akan diurug, setahu kami hanya di pinggir-pinggir saja, ternyata sampai di tengah. Selain itu, pemerintah menggunakan cara kekerasan saat kami meminta klarifikasi,” tegasnya. (tsa/aro)

Latest News

Sepanjang Tahun 2019 Ada 1.576 Calon Janda Baru di Kajen

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Sepanjang tahun 2019 hingga bulan Desember kemarin, tercatat Pengadilan Agama Kajen sebanyak 1.576 terjadi kasus gugat...

Langkah Kecil

Mereka baru sebulan kuliah di mancanegara. Di Zhejiang University of Technology. Tiga wanita berjilbab itu. Tiga lagi laki-laki --satu anak kiai, satu lagi anak...

Neo Mustaqbal

Sejarah dunia akan dibuat oleh Arab Saudi. Sejarah pertama: Aramco akan go public --dengan nilai yang belum ada duanya di dunia: Rp 28.000.000.000.000.000. Kedua: hasil IPO itu akan...

Rumah Kita

Kaget-kaget senang: Indonesia resmi ditunjuk sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. Tahun 2021. Sepak bola Indonesia diakui dunia. Prestasi Presiden Joko ”Jokowi” Widodo kelihatan nyata...

Air Semut

Kota ini di tengah Gurun Gobi. Jaraknya empat jam dari kota di baratnya. Juga empat jam dari kota di timurnya. Kota yang di barat itu,...

Random News

701 Jamaah Haji Berisiko Tinggi

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Sebanyak 701 jamaah haji dengan kategori risiko tinggi terkena penyakit akan diberangkatkan dari kloter Kota Semarang. Meski begitu Kementerian Agama Kota Semarang  memastikan...

Enam Saksi Akui Tidak Ada Monitoring dan Pengawasan

KRAPYAK – Enam saksi kembali dihadirkan Jaksa Penuntut (JPU) dari Kejati Jateng atas perkara duo Joko yang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi dana bantuan...

Dilarang, Pelihara Ikan Berbahaya 

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG—Sebanyak 152 jenis ikan berbahaya dan invasif yang dipelihara oleh masyarakat diharapkan dapat diserahkan kepada Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu (BKIPM) Semarang...

Pemkot Siapkan Adendum Kontrak

Sewa Lahan Retensi Banger BALAI KOTA - Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi sepakat melakukan adendum kontrak dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) terkait penyewaan lahan...

More Articles Like This

- Advertisement -