RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Jateng semakin dibanjiri tenaga kerja asing (TKA). Tercatat, hingga 31 Juli lalu, jumlah tenaga kerja asing di Jateng naik tujuh kali lipat dibanding akhir 2017. Data Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng, pada akhir 2017 lalu, jumlah TKA di Jateng sebanyak 2.119 orang, kini naik menjadi 14 ribu orang di semester I/2018. Jumlah tersebut didominasi tenaga kerja asing asal China sebanyak 4.219 orang. Disusul Jepang 1.744 orang, Korea Selatan dan India masing-masing 1.598 dan 1.430 orang. Kebanyakan dari TKA ini bekerja di sektor profesional.

Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang, mengatakan, persebaran 14 ribu TKA di Jateng ini belum diketahui secara pasti. Pihaknya sedang mencari tahu, sebab data tersebut didapatkan secara online. ”Karena izin awal memang biasanya di pusat. Sehingga yang kami tahu hanya data asal mereka dari mana,” ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang.

Wika menyebut, serbuan tenaga asing di Jateng ini bisa jadi dikarenakan banyaknya investasi baru. Karena biasanya, Penanaman Modal Asing (PMA) di tahun awal memang masih mendatangkan tenaga dari negara asal sebagai tim ahli. ”Tapi kami berharap, nantinya akan ada alih teknologi. Memang ada beberapa posisi yang belum bisa ditempati pekerja lokal, tapi nanti ada waktunya,” jelas Wika.

Wika meminta agar TKA bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebab, sebelumnya pihaknya menemukan TKA di Jateng dengan sejumlah pelanggaran. Misalnya, tidak berdokumen. Seperti hasil sidak pada dua perusahaan di Jepara, yakni PT Jiale Indonesia Textile dan PLTU Tanjung Jati B Jepara.

Dalam sidak, ditemukan ketidakcocokan data dengan kondisi lapangan. Data yang dimiliki Kementerian Tenaga Kerja, perusahaan tersebut mempekerjakan 137 TKA. Hanya saja, ketika dilakukan pengecekan hanya ada 56 TKA. ”Bahkan dari jumlah tersebut, perusahaan hanya bisa menunjukkan 34 dokumen dan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Red) pekerja,” jelas Wika.

”Saya minta segera dilengkapi, dalam waktu dekat kami akan ke sana lagi,” janjinya.

Bentuk pelanggaran lain, sejumlah TKA yang sudah bekerja selama kurang lebih 4 tahun ini, ia katakan tidak bisa berbahasa Indonesia. Padahal, berdasar Surat Edaran Gubernur 2015, TKA di Jateng harus mengantongi sertifikat Bahasa Indonesia. Bagi yang belum memiliki, pemerintah memberikan waktu kursus dengan menunjukkan salah satu perguruan tinggi sebagai fasilitator.

”Sehingga komunikasinya luar biasa sulit. Ini kami minta agar 3-4 bulan ini segera belajar. Karena ada 4.000 lebih pekerja lokal dikhawatirkan nanti terjadi salah paham. Apalagi ini kan diekspor,” bebernya. ”Selama ini mereka pakai bahasa China,” ujarnya memberitahukan.

Dikatakan pula, berdasar pantauan sidak, para TKA ini juga melakukan pekerjaan yang sebenarnya bisa dilakukan pekerja lokal. Untuk itu, ia sampaikan kepada perusahaan bahwa Disnakertrans siap memberikan pelatihan kepada pekerja lokal sesuai dengan yang mereka butuhkan.

Sementara itu, di PLTU Tanjung Jati B Jepara masih ditemukan TKA dari Thailand, sementara izinnya hanya ada TKA dari Jepang, Korea, dan Afrika Selatan. ”Kami minta mereka melengkapi datanya dulu, jangan sampai melebihi data yang mereka sampaikan,” katanya. (sga/aro)