Retribusi Pasar Naik, Pedagang Terkejut

205
TARIF NAIK: Petugas menarik retribusi kepada pedagang Pasar Jatingaleh, kemarin. (RIZKA INDAH ANGGRAINI /JAWA POS RADAR SEMARANG)
TARIF NAIK: Petugas menarik retribusi kepada pedagang Pasar Jatingaleh, kemarin. (RIZKA INDAH ANGGRAINI /JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Sejak Rabu (1/8) kemarin, Dinas Perdagangan Kota Semarang mulai menerapkan kenaikan retribusi di pasar-pasar tradisional. Karuan saja, kenaikan itu membuat sejumlah pedagang terkejut.

Di Pasar Peterongan, petugas pasar berkeliling menarik karcis ke pedagang sambil membawa surat edaran.  Sebab, sejumlah pedagang tidak ikut pada rapat retribusi. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2018, kenaikan retribusi baik kios maupun las rata-rata Rp. 1.000 per meter persegi per hari. Hal tersebut dikeluhkan banyak pedagang, karena kenaikannya cukup tinggi di saat kondisi pasar tidak ramai usai relokasi.

Pedagang plastik dan peralatan kue di Pasar Peterongan, Bambang Santoso, 72, mengaku sudah berjualan selama 40 tahun di pasar tersebut. Ia mengaku omzetnya menurun sejak ada pembongkaran pasar. Bahkan ia sempat menganggur dua tahun. Terkait kenaikan retribusi, dua kios miliknya dikenai retribusi Rp 6 ribu. Selain itu, ia harus membayar kebersihan Rp 1.000 dan kemanan Rp 2 ribu. Totalnya, dalam sehari ia harus membayar retribusi sebesar Rp  9 ribu.

Meskipun ada kenaikan retribusi, Bambang tidak bisa serta merta menaikkan harga dagangannya. Sebab, ia takut tidak ada yang mau beli. “Harga barang-barang begini tidak bisa dinaikkan. Paling ambil keuntungan hanya Rp 500 per pak. Kalau dinaikkan, mereka pada tidak mau beli, soalnya juga banyak saingannya,” ujarnya.

Menurut Bambang, kenaikan retribusi belum sinkron dengan kondisi pasar saat ini. Pengunjung pasar sepi. Ia membuka kiosnya mulai jam 06.00 pagi, tapi hingga pukul 11.00 baru mendapat pemasukan Rp 15 ribu. “Kalau naik ya jangan mahal-mahal karcisnya, soalnya pasar sepi. Kalau ramai paling ya tidak begitu bermasalah, nah kalau sepi begini repot, padahal masih harus tetap makan dan minum,” katanya.

Keluhan serupa disampaikan pedagang warung soto, Puji Lasmiatun, 44. Sebelumnya, ia tidak tahu kalau kenaikan retribusi dimulai hari ini, namun ia akan kerepotan apabila harus menaikkan harga soto per porsi miliknya. “Sekarang satu porsi Rp 7 ribu, kalau naik ya susah. Di pasar gini, kalau mahal tidak laku, apalagi pembelinya biasanya sesama pedagang, jadi ya harus menekan pembelanjaan,” ucapnya.

Puji mengeluhkan penataan ruang untuk para pedagang makanan. Setelah pasar dibongkar, lapak miliknya tidak ada pembuangan air dan kran sendiri, sehingga harus sering angkat-angkat ke belakang pasar untuk membersihkannya. Ia mengharapkan ada penataan ulang untuk para pedagang yang sesuai dengan jenis dagangan. “Maunya penataan kios diperbaiki lagi, yang ada pembuangan dan kran air sendiri. Warung makan gini kan harus selalu bersih, kalau harus njunjungi air kotor terus ya lama-lama capek. Dulu ada pembuangannya sendiri, jadi air-air yang kotor bisa langsung dibuang,” ungkapnya.

Koordinator Pasar Peterongan, Ramto, menyatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada para pedagang dan beberapa di antaranya ada yang mengeluh. Hanya saja, kenaikan retribusi ini tetap harus diterapkan. Ramto menyadari kondisi pedagang yang tidak selalu ramai, sehingga pihaknya berencana mendata pedagang yang mampu membayar retribusi sesuai ketentuan.

“Nanti kami membuat data pedagang, keterangan baru mampu membayar retribusi sekian sekian, jadi kami tidak bisa membuat keputusan, melainkan mengajukannya ke dinas terkait,” tuturnya.

Keadaan serupa juga banyak dialami oleh para pedagang di Pasar Jatingaleh. Mereka mengeluhkan akses jalan yang menghampat perekonomian di pasar. Pedagang menganggap, proyek underpass Jatingaleh mempersulit gerak pedagang dan pembeli. Karena lokasinya berada di bawah, sehingga masyarakat harus memutar jauh untuk ke pasar. Selain itu, mereka juga menyayangkan para sopir yang hendak masuk tol, karena tidak bisa mengurangi kecepatan ketika melintasi pasar. Hal tersebut berimbas pada orangtua dan anak-anak yang takut menyeberang ke pasar.

Pedagang kelontong Pasar Jatingaleh, Giarti, 63, mengaku kondisi pasar menjadi sepi sejak ada pembangunan jalan di depan pasar. Selain itu, ia juga mengeluhkan kenaikan retribusi yang seolah tidak paham kondisi pasar saat ini. “Lha sekarang pasar sepi, jarang pembeli, pemasukan berkurang, tapi retribusi naik. Kan tidak pas. Pedagang kecil seperti ini bisa dapat keuntungan dari mana? Karena untuk menaikkan harga juga tidak bisa seenaknya,” terangnya.

Giarti dan beberapa pedagang di sekelilingnya, dikenakan retribusi Rp. 3.000 mulai hari ini per kios  per meter persegi, ditambah uang kebersihan Rp. 6 ribu perbulannya. Giarti mengaku, apabila ada lampu yang harus diganti, para pedagang di sekitar lampu itu harus iuran untuk menggantinya.

Lain lagi dengan Sujini, 63, pedagang pakaian yang mengeluhkan kenaikan retribusi di saat ia tidak bisa menaikkan harga dagangannya. Ia merasa, barang dagangannya tidak menyebabkan sampah seperti kios sayuran maupun buah-buahan, tapi harus ikut bayar uang kebersihan. “Sampah saya buang sendiri, paling ya hanya plastik. Beda sama pedagang yang mengupas buah, atau yang sayurannya busuk, tapi kok tetap ada uang kebersihan, padahal kios saya bersihkan sendiri,” ujarnya.

Pedagang buah dan sayur pun tidak bisa dengan mudah menaikkan harga dagangan mereka. Sayur dan buah buah tetap mengikuti harga dari pemasok dan musiman, kalau retribusi naik terpaksa mereka tetap harus membayarnya meskipun pendapatan terancam berkurang. Pedagang buah dari Gunung Pati, Jumanah, 45, mengatakan, kenaikan retribusi ini berat sebelah. Pemerintah bisa menaikkan retribusi tapi pedagang yang akan kehilangan pembeli apabila menaikkan harga. “Harga naik lima puluh rupiah saja pembeli tidak mau beli, maunya malah diturunkan karena pasti ada tawar-menawar. Tapi retribusi malah dinaikkan sampai seribu, jadi saya keberatan,” paparnya.

Meskipun terjadi kenaikan retribusi sementara pedagang tidak bisa menaikkan harga barang dagangan, mereka tetap harus membayar sejumlah ketentuan. “Keberatan tidak keberatan, faktanya kami semua harus bayar sesuai keputusan. Yang lapaknya satu ya jadi tiga ribu, yang lapaknya banyak ya tinggal dikalikan saja,” ujar Tuminah, pedagang sayuran asal Bandungan.  (mg13/mg10/aro)