Sekolah Harus Jadi Lembaga Layak Anak

119
LAYAK ANAK: Pembina FAKAS Bintang Narsasi Mundjirin berbincang dengan anak-anak saat peringatan HAN di pendopo Bupati Semarang, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)
LAYAK ANAK: Pembina FAKAS Bintang Narsasi Mundjirin berbincang dengan anak-anak saat peringatan HAN di pendopo Bupati Semarang, kemarin. (EKO WAHYU BUDIYANTO/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan KB (DP3AKB) mentargetkan pada 2019 mendatang status Kabupaten Layak Anak akan meningkat menjadi kategori Madya.

Hal itu dikatakan oleh Kepala DP3AKB, Romlah usai peringatan Hari Anak Nasional (HAN) tahun 2018 tingkat Kabupaten di Pendapa Rumah Dinas Bupati Semarang di Ungaran, Selasa (31/7).

“Seluruh kecamatan telah dicanangkan menjadi Kecamatan Layak Anak atau Kelana mulai awal semester II tahun ini. Seterusnya akan diwujudkan sekolah dan desa layak anak di seluruh wilayah Kabupaten Semarang,” kata Romlah.

Karenanya, berbagai upaya percepatan peningkatan mutu layanan kepada anak terus dilakukan. Dikatakannya setelah pencanangan Kelana, para Camat akan diminta untuk mengintensifkan koordinasi dengan satuan tugas dan pemangku kepentingan hak anak di wilayahnya.

Tujuannya untuk menciptakan ruang dan situasi yang lebih luas guna memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada anak. Nantinya di setiap sekolah, area terbuka dan tempat lainnya harus ada fasilitas pendukung guna memenuhi hak anak untuk sehat, ceria dan nyaman. “Khusus untuk sekolah, saat ini baru ada 57 sekolah layak anak. Kita targetkan pada tahun depan bisa terlaksana di 200 sekolah di semua tingkatan hingga ke desa-desa,” ujarnya.

Saat ini, DP3AKB juga terus meningkatkan koordinasi agar setiap pemerintah desa menganggarkan lebih banyak lagi dana untuk menciptakan desa layak anak. Sebelumnya telah ada instruksi dari Bupati Semarang kepada para Kepala Desa untuk mengalokasikan dana bagi pengembangan sumber daya manusia termasuk anak di APBDes. “Diharapkan nantinya di tiap desa ada berbagai pos pelayanan bagi kesejahteraan anak yang berbasis masyarakat,” tuturnya.

Sementara itu Bupati Semarang Mundjirin yang hadir pada kesempatan itu meminta para orang tua dan pemangku kepentingan daerah lainnya untuk berkomitmen memenuhi hak-hak untuk tumbuh dan berkembang secara normal. “Lindungi mereka dari berbagai tindak kekerasan, pornografi dan dampak buruk kemajuan global lainnya mulai dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat,” kata Munjdirin. (ewb/bas)