Transparansi Hingga Pelosok Desa

347
SEPAKAT - Wakil Bupati Batang Suyono, kepala Dinas Kominfo Kabupaten Batang Jamal Abdul Naser dan Kepala BPS Tina Wahyu Fitri dan Sekda Batang saat menunjukan Nota Kesepahaman tentang kerjasama dan koordinasi dalam bidang statistik. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
SEPAKAT - Wakil Bupati Batang Suyono, kepala Dinas Kominfo Kabupaten Batang Jamal Abdul Naser dan Kepala BPS Tina Wahyu Fitri dan Sekda Batang saat menunjukan Nota Kesepahaman tentang kerjasama dan koordinasi dalam bidang statistik. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Pemerintah Kabupaten Batang akan bersikap transparan sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.  Di era digital seperti sekarang, masyarakat sangat butuh informasi yang cepat, akurat dan transparan. Ini sebagai bentuk perwujudan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang prima bagi masyarakat.

“Data adalah segala – galanya di kehidupan era digital, maka data informasi menjadi bagian terpenting bagi kehidupan keseharian dari pusat kota hingga pesolok desa, yang tak terpisahakan dengan kemajuan informasi teknologi (IT),” tegas Wakil Bupati Suyono saat membuka kegiatan Focus Group Discussion tentang Tata  Kelola Data Informasi Publik Berbasis Singgle Data System dan Open Data, kegiatan berlangsung di aula kantor bupati, Senin (30/7).

Keterbukaan informasi sebagai upaya mewujudkan smart city dan kepercayaan masyarakat. Karena kekuatan pemerintah ada pada data dan kita harap masyarakat bisa mendapat informasi sesuai yang dibutuhkan.

“Kita tidak usah takut dengan transparansi, yang penting akuntabilitas data yang bersinergi antar OPD, data informasi harus sampai ke unit – unit terkecil. Sehingga keterbukaan tercapai sesuai dengan perundang – undangan,” tandasnya.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Jamal Abdul Naser mengatakan, kegiatan tersebut untuk memberikan wawasan dan persepsi yang sama dalam implementasi Undang – Undang Keterbukaan Informasi Publik menuju pengelolaan data informasi berbasis single data sistem dan open data dalam mendukung smart city.

Dengan terbentuknya Pejabat Pengelola Informasi Data (PPID) di tingkat desa sebagai bentuk loyalitas desa dalam melayani masyarakat dan menjamin masyarakat mendapat informasi, sehingga ada keterbukaan data informasi bagi masyarakat untuk mengontrol kinerja dari pemerintah desa.

“Untuk itu, PPID di desa dibentuk untuk meningkatkan pengelolaan pelayanan informasi publik lebih baik yaitu efektif dan efisien, serta mengintegrasikan data informasi secara harmonis dan mampu membantu penyampaian informasi yang cepat mudah dan akurat,” jelas Jamal Abdul Naser. (han/zal)