Sub Kontraktor PLTU Terancam Sanksi

690
MENJALA : Salah seorang nelayan Batang saat akan mencari ikan di pantai sekitar proyek PLTU Batang. Nelayan sekitar banyak yang protes pembuangan galian lumpur yang dekat dengan jalur mencari ikan. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)
MENJALA : Salah seorang nelayan Batang saat akan mencari ikan di pantai sekitar proyek PLTU Batang. Nelayan sekitar banyak yang protes pembuangan galian lumpur yang dekat dengan jalur mencari ikan. (Lutfi Hanafi/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, BATANG – Kontraktor pelaksana proyek PLTU Batang yang melanggar aturan akan disanksi. Utamanya yang membuang hasil galian ke sekitar pantai.

Hal tersebut mencuat dalam audiensi antara nelayan Desa Roban Barat dan Desa Roban Timur dengan PT BPI yang dimediasi oleh Pemerintah Kabupaten Batang dengan PT Timur Bahari dan PT Sumitomo.

Audensi dihadiri GM PT BPI Ari Wibowo, Perwakilan GM PT Sumitomo Yuki Watanabe, Perwakilan dari PT Mitsui Kaneko Oshima, Ketua HSNI Batang dan perwakilan nelayan Batang serta Kapolres Batang,  berlangsung di Ruang Dahlia Kantor Sekda Batang Senin, (30/7/18).

Kapolres Batang AKBP Edi Suranta Dinulingga mengatakan, pihaknya sebagai penengah berharap agar persoalan segera terselesaikan tanpa ada dampak dikemudian hari.

“Saya tetap profesional dalam menangani masalah ini, dimana ada pelanggaran aturan tetap kami proses sesuai aturan perundangan hukum yang berlaku,” tegas Kapolres.

Dari perwakilan PT Timur Bahari, Arlin mengatakan bahwa pihaknya bekerja sesuai dengan aturan dan berpegang teguh dengan izin Amdal yang telah diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) provinsi.

“Kami tegaskan lagi bahwa buangan kami bukan limbah tapi lumpur tanah laut. Pembuangan dari laporan pekerja kami juga sudah sesuai SOP,” kata Arlin.

Ketua Himpunan Nelayan Indonesia (HNSI) Batang Teguh Tarmuji, menegaskan, apa yang dilakukan oleh oknum kontraktor PT Timur Bahari, membuang lumpur tidak sesuai Undang- Undang Perhubungan yaitu 12 mil dari bibir pantai.

“Dari laporan anggota kami, pembuangan lumpur di bawah jarak 12 mil laut, bahkan jika diukur hanya 2 mil saja, sehingga merusak alat tangkap nelayan,” serunya.

Hal tersebut dipertegas Edi S, perwakilan warga nelayan Desa Roban Barat. Menurutnya, pembuangan hasil galian tersebut membuat alat tangkap ikan rusak, bahkan rumah ikan menjadi bubar dan keruh.

“Pembuangan lumpur sekarang sangat semena-mena, dulu sesuai aturan  yaitu dari lepas pantai 12 mil, sekarang tidak lagi. Pembatas rambu pun sudah hilang, dan sekarang tidak satu titik pembuangan, namun di berbagai tempat dan dilakukan juga pada malam hari,” ungkapnya.

Abdul Hakim warg lain menilai pembuangan galian tidak hanya lumpur tapi juga pecahan batu karang yang masih berbentuk koral, batu besar dan sisa besi tiang pancang yang masih banyak, sehingga merusak jaring nelayan.

“Kami tidak akan menuntut ganti rugi dari kerusakan-kerusakan yang kemarin, namun kami tetap menuntut apabila akan terjadi kembali, saya mohon tindak tegas oknum yang nakal tersebut,” ujarnya.

Kepala Dinas Hasil Lingkungan Hidup Agus Riyadi mengatakan, dari hasil audensi disepakati untuk pembentukan tim perumus masalah aturan penanganan pembuangan limbah dan sanksi.  Salah satu hal yang harus dilakukan segera adalah pemasangan lagi tanda – tanda di laut bahwa di area tersebut ada tumpukan limbah lumpur.

“Nanti ada sanksi kepada kontraktor yang tidak sesuai prosedur dalam melaksanakan pekerjaannya. Kami yakin semua pengerjaan PLTU sesuai ketentuan yang ada yaitu sesuai Amdal,” tegasnya. (han/zal)