RADARSEMARANG.COM, SEMARANG – Kenaikan biaya retribusi pasar dan sampah dikeluhkan pedagang pasar Kota Semarang. Pasalnya, para pedagang saat ini masih mengalami penurunan omzet sejak menempati bangunan baru.

Salah satu pedagang di Pasar Sampangan Baru, Jumari mengatakan, kenaikan biaya retribusi sampah tersebut dirasa tidak tepat waktu. Pasalnya, Jumari dan para pedagang lainnya baru saja menempati pasar tersebut sedang melalui masa sulit dan masih mencari pelanggan. Padahal pemkot juga baru menaikkan biaya retribusi sampah.

“Pasar sekarang kan dibuat tiga lantai. Saya pedagang sembako ada di lantai dua. Sejak dipindah ini kan pedagang banyak kehilangan pelanggan. Bahkan yang ibu-ibu itu pada lari semua, jadi kami keberatan jika dinaikkan sekarang karena omzet juga sedang turun,” kata Jumari saat menyambangi kantor Dinas Perdagangan, Senin (30/7).

Jumari membeberkan, kenaikan retribusi pasar dan sampah di lantai tempatnya menjajakkan dagangan mencapai total Rp 60.000. Jika sebelumnya per bulan ia membayar Rp 105.000, per 1 Agustus mendatang ia dan pedagang lain di lantai dua harus membayar sebesar Rp 165.000 per bulannya. Sementara bagi para pedagang yang menempati lantai 1 mengalami kenaikan total retribusi mencapai Rp 82.500. Dari sebelumnya Rp 150.000 menjadi Rp 232.500.

Senada disampaikan oleh Sekertaris Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar (PPJP) Pasar Sampangan Baru, Nurcholis. Menurutnya, kenaikan tersebut terlalu tinggi. Nurcholis menjelaskan, tarif retribusi sampah naik antara Rp 500 – Rp 1.000 per meternya. Sementara kenaikan retribusi pasar sebesar Rp 150 per meter ukuran kios.

Padahal, selain membayar kedua pungutan tersebut para pedagang masih harus membayar iuran Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang per harinya Rp 1.000. Sehingga jika ditotoal dalam satu bulan naik Rp 30 ribu. “Kalau dihitung per hari ya tidak terasa. Tapi kalau dikalkulasi sebulan ya berat,” katanya.

Bahkan, baik PPJP Pasar Sampangan Baru maupun PPJP Kota Semarang telah mengirim surat kepada Wali Kota Semarang dengan harapan Peraturan Wali Kota mengenai kenaikan dua retribusi direvisi.“Tapi surat yang kami layangkan belum ada tanggapan. Rencananya akan menyurati lagi,” ungkapnya.

Sementara, Sekertaris PPJP Kota Semarang Surrahman menjelaskan, kenaikan tarif retribusi pasar dan sampah sangat tidak tepat jika diterapkan dalam waktu dekat. Selain pasar Sampangan Baru, keberatan kenaikan tarif retribusi juga dikeluhkan oleh pedagang di 53 pasar tradisional di Kota Semarang.

“Kami mengumpulkan beberapa pasar dan mengusulkan ke wali kota untuk dikaji ulang karena kondisi pasar yang saat ini sepi,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini para pedagang tengah mengalami penurunan jumlah pembeli disebabkan menjamurnya toko ritel modern dan adanya kemudahan belanja melalui toko online. Dari datanya, penurunan jumlah pembeli mencapai 30 persen.

Surrahman berharap, kenaikan tarif retribusi tersebut dapat diberlakukan pada awal 2019 mendatang. Dalam arti, para pedagang telah menyesuaikan di tempat atau pasar yang baru dan telah mempunyai pelanggan yang berdampak pada omzet pedagang.

Sementara itu Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Fajar Purwoto menyampaikan, kenaikan dua tarif retribusi tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota Semarang. Sementara, kenaikan retribusi sampah merupakan produk dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

“Tetapi karena penerapannya di pasar, maka penarikannya dilakukan bersamaan dengan retribusi pasar per 1 Agustus nanti. Kan para pedagang membayar retribusinya lewat e-retribusi. Itu sudah mencakup keduanya,” jelas Fajar.

Fajar menjelaskan, kenaikan retribusi pasar diatur dalam Perwal Kota Semarang no 25 tahun 2018 tentang perubahan tarif retribusi pelayanan pasar. Dalam perwal tersebut juga dijelaskan kenaikan retibusi untuk kios maupun los sebesar Rp 150 per meter persegi.

“Kenaikannya untuk memaksimalkan pendapatan anggaran daerah di tempat kami. Target retribusi kami tahun ini Rp 30 miliar. Sedangkan hingga Juli ini baru Rp 7,5 miliar,” katanya. (tsa/mg10/mg13/zal)