41 Pejabat Mangkir Diperikasa

307
KLARIFIKASI: Sebanyak 30 dari 41 pejabat yang mangkir saat dimintai keterangan oleh BKPP Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)
KLARIFIKASI: Sebanyak 30 dari 41 pejabat yang mangkir saat dimintai keterangan oleh BKPP Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG)

RADARSEMARANG.COM, KENDAL—Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kendal memanggil 41 Aparatur Sipil Negara (ASN), Senin (30/7). Para pejabat eselon III itu dipanggil untuk dimintai keterangan terkait ketidakhadirannya dalam peringatan HUT ke-413 Kabupaten Kendal. Dari 41 pejabat tersebut, hanya 30 ASN yang hadir.

Pemanggilan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Bupati Kendal, Mirna Annisa, yang kecewa terhadap banyaknya pejabat yang mangkir dan membolos pada pelaksanaan HUT Kendal, Sabtu (28/7) lalu. “Kami panggil untuk kami mintai keterangan, sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya,” kata Kepala BKPP Kendal, Agus Dwi Lestari, kepada Jawa Pos Radar Semarang, kemarin.

Dikatakan, pada saat HUT Kendal, ada 114 pejabat yang diundang.  Dari 114 undangan tersebut, hanya 73 yang hadir. Sisanya 41 pejabat tersebut mangkir atau mengikuti kegiatan, tapi tidak sampai selesai alias membolos.

Dari 41 pejabat tersebut, 18 di antaranya tidak hadir sama sekali tanpa ada keterangan. Sedangkan 23 lainnya hadir dan mengikuti peringatan HUT Kendal tapi tidak sampai selesai acara. “18 pejabat kami minta keterangan kenapa tidak hadir sama sekali, sedangkan 23 lainnya alasan kenapa meninggalkan acara sebelum selesai,” tandasnya.

Rata-rata, diakuinya, mereka yang tidak hadir lantaran ada tugas kedinasan. Tapi ada juga yang tidak hadir tanpa ada alasan kedinasan alias kepentingan pribadi. “Bagi ASN yang tidak hadir karena tugas kedinasan, harus ada nota dinas atau disposisi dari pimpinan OPD setempat yang menerangkan ada penugasan kedinasan,” jelasnya.

Permintaan keterangan tersebut dilakukan untuk proses klarifikasi. Yakni, sebagai dasar langkah selanjutnya dikoordinasikan dengan Inspektorat Kendal. “Dan laporan kepada pimpinan OPD setempat,” paparnya.

Hasil pemeriksaan juga sebagai acuan untuk menentukan besaran sanksi yang akan diberikan kepada 41 pejabat tersebut. Yakni, dengan mendasarkan pada Peraturan  Pemerintah (PP) Nomor 53  Tahun 2010 tentang disiplin PNS. “Apakah perbuatan tersebut dapat dikategorikan pelanggaran disiplin atau tidak,” tuturnya.

Pembuktian tersebut nantinya BKPP akan menyerahkan tim auditor ataupun Inspektorat Kendal untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jika terbukti bersalah, maka sesuai perundangan ada tiga sanksi, yakni ringan, sedang dan berat.

Sanksi ringan, yakni kesalahan dalam lingkup ruang atau unit kerja (OPD setempat). Sanksi sedang dalam lingkup daerah, dan sanksi berat dalam lingkup nasional. “Karena ini menyangkut daerah, jika terbukti bersalah, maka pejabat yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi sedang,” katanya.

Sanksi sedang sendiri ada tiga, yakni berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat/jabatan selama satu tahun dan penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah di bawahnya selama satu tahun.  “Kategori kesalahannya mengabaikan tugas dari pimpinan,” imbuhnya.

Salah seorang pejabat yang mangkir, Sutadi, Sekretaris Disdikbud, mengatakan jika dirinya memang tidak hadir dalam perayaan HUT Kendal. Hal itu lantaran dirinya mendapatkan tugas dari pimpinan untuk dinas luar.

“Saya dapat tugas untuk mengisi materi tentang Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kurikulum Sekolah. Sehingga tidak bisa hadir, kami buktikan dengan nota dinas dari Kepala Disdikbud,” akunya.

Camat Gemuh, M Fatoni, mengaku dirinya hadir, namun tidak sampai selesai. “Saya ikut upacara dan resepesi di pendopo. Cuma setelah setelah acara makan-makan saya tinggal keluar dari pendopo,” kilahnya. (bud/aro)