19 M Untuk Rehab 1.708 RTLH

409
BUAT LAYAK : Bupati Pekalongan Asip Kholbihi secara simbolis memulai rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni. (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang)
BUAT LAYAK : Bupati Pekalongan Asip Kholbihi secara simbolis memulai rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni. (Taufik Hidayat/Jawa Pos Radar Semarang)

RADARSEMARANG.COM, KAJEN – Pemkab Pekalongan telah mengalokasikan Rp 19 miliar untuk rehabilitasi 1.708 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Pekalongan. Masing-masing unit rumah mendapat bantuan rehab Rp 10 juta sampai Rp 15 juta.

“Uang tersebut jangan digunakan untuk membeli bedak atau rokok, karena uang Rp 15 juta ini merupakan amanat dari pemerintah untuk memperbaiki rumah panjenengan,” jelas Bupati Pekalongan Asip Kholbihi saat memulai rehabilitasi RTLH secara simbolis di Kelurahan Kedungwuni Timur Kecamatan Kedungwuni.

Bupati mengatakan bahwa pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek fisiknya saja, melainkan juga pada nilai-nilai spiritualnya, karena tidak semua orang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Menurutnya, jumlah rumah di Kabupaten Pekalongan sebanyak 189.977 unit. Sementara RTLH sebanyak 39.297 unit. Dari 39.297 rumah ini, menurut pemerintah belum memenuhi standart. “Tahun 2018 ini kita bisa menyelesaikan rehabilitasi 1.708 rumah,” kata Asip.

Sementara itu, Kepala Dinas Permukiman, Trinanto, mengatakan, berdasarkan basis data terpadu (BDT) tahun 2015, jumlah RTLH Kabupaten Pekalongan sebanyak 21.956 unit. Hingga tahun 2017, telah dilaksanakan rehab sebanyak 3.143 unit. Anggaran pembangunannya dari APBN melalui DAK, APBD Provinsi Jawa Tengah, APBD Kabupaten Pekalongan, CSR Bank Jateng, Dana Desa minimal 2 unit per desa.

“Pada tahun 2018 ini akan dilaksanakan rehab RTLH sebanyak 1.708 unit dengan total anggaran Rp 19 miliar, yang bersumber dari DAK sebanyak 482 unit senilai Rp Rp 7,2 miliar yang meliputi 4 kecamatan, 4 kelurahan, 10 desa. Dan yang bersumber dari APBD kabupaten sebanyak 410 unit senilai Rp 4,1 miliar. Kemudian dari APBD provinsi melalui bantuan pemerintahan desa, 3 unit per desa senilai Rp 8,1 miliar” papar Trinanto. (thd/zal)