Nyaleg, Kades Harus Mundur

1442

RADARSEMARANG.COM, WONOSOBO—Kepala desa (kades) yang ingin maju bersaing sebagai calon anggota legislatif (caleg) di Pemilu 2019, wajib mengundurkan diri. Dengan mendaftarkan diri sebagai caleg, otomatis mereka menjadi anggota partai politik.

“Kades yang nyaleg harus mundur, aturannya begitu. Hingga sekarang belum ada yang mengajukan pengunduran diri,” ungkap Kabag Pemerintahan dan Desa Setda Wonosobo Tono Prihartono, Jumat (27/7).

Selain kades, gubernur, bupati, wakil bupati, serta aparatur sipil negara (ASN) alias pegawai negeri sipil (PNS), dan anggota TNI/Polri yang akan nyaleg juga harus mengundurkan diri.

Hal sama juga berlaku bagi jajaran  direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara.

“Kita belum tahu, apakah ada kades dari desa di Kabupaten Wonosobo yang mencalonkan diri atau tidak, sebab belum ada laporan masuk,” ucapnya.

Namun jika benar ada yang mencalonkan diri, kemungkinan mereka baru akan mengajukan pengunduran diri setelah tahapan pendaftaran ke KPU selesai dan berjalan lancar. Sebab ada masa perbaikan atau mengisi kelengkapan hingga 31 Juli 2018. “Pengunduran diri wajib dilakukan karena saat mendaftar mereka telah memiliki KTA partai,” bebernya.

Komisioner KPU Wonosobo Nurul Mubin menjelaskan, dari 16 parpol peserta Pemilu 2019, hanya 15 parpol yang mendaftar di KPU Wonosobo. Total ada 510 orang bacaleg, terdiri dari 291 laki-laki dan 219 perempuan. PDI Perjuangan, PKB, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Perindo, PAN dan Partai Demokrat mendaftarkan bacaleg sesuai jumlah kursi di DPRD Wonosobo, yakni 45 orang. Kemudian Partai Golkar mendaftarkan 41 bacaleg, Partai Hanura (40), PPP (32), PKS (27), PSI (22), Partai Berkarya (16), PBB (14), dan Partai Garuda (3). (cr1/ton)