Otonomi Daerah Masih Jadi Batu Ganjalan Pengembangan Wilayah

148
Oleh: Mursid Zuhri
Bappeda Prov Jateng

RADARSEMARANG.COM – Kerjasama pembangunan antardaerah serta melibatkan peran swasta menjadi segitiga aktor yang sangat menentukan kualitas/keberhasilan implementasi otonomi daerah. Sayang, masih ada beberapa daerah yang masih sulit menjalin kerjasama dengan pemerintah lain, atau pihak swasta. Alasannya, karena masih ada perbedaan kepentingan dan prioritas sektor yang dikerjasamakan. Problem seperti ketergantungan kepada pemerintah pusat, masalah budgeting, dan legalitas hukum sebagai payung kerjasama, juga menjadi kendala kerjasama.

Karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar kerjasama bisa terjalin. Pemerintah kabupaten/kota perlu melakukan monitoring terhadap potensi, kendala dan kerjasama sektoral dan daerah. Selanjutnya hasil monitoring tersebut diklasifikasi dalam skema-skema untuk dipublikasikan untuk memperkuat kelompok sasaran dan meningkatkan pengetahuan stakeholders terhadap pentingnya kerjasama tersebut.

Dari hasil studi yang dilakukan, gagalnya kerjasama antardaerah juga dipengaruhi otonomi daerah. Masih ada berbagai persoalan, seperti kesimpangsiuran pemahaman dan pengotak-kotakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan inefisiensi pengelolaan pemerintahan daerah.

Melihat dari kajian kerjasama beberapa daerah seperti pengembangan Kawasan Pacitan – Wonogiri – Wonosari (Pawonsari), Karanganyar, Wonogiri, Sragen (Jateng) – Magetan, Ngawi, Ponorogo (Jatim) (Karismawirogo), ada beberapa hal penting dapat disimpulkan.

Perlu model kerjasama pembangunan wilayah dan sektoral yang didukung dengan hubungan fungsional yaitu hubungan saling ketergantungan (contoh : Bojonegoro dengan Blora terdapat ketergantungan di Kecamatan Cepu (Jateng). Hal ini didasarkan pada pokok persoalan yang berkembang seperti isu sektoral, eksistensi daerah otonom, fungsi interdependensi antar daerah, dan hirarki dari barang publik; perlu adanya dorongan intensitas sektoral tertentu pada wilayah tertentu.

Berbagai bentuk potensi yang dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kerjasama pembangunan antar wilayah perbatasan meliputi keterlibatan swasta, kesadaran saling bekerjasama, inisiator kerjasama wilayah dan sektor. Sedangkan kendala pelaksanaan dan pengembangan kerjasama lebih kepada perbedaan kepentingan dan prioritas. Juga masih adanya harapan besar terhadap pemerintah pusat, kuatnya pemerintah pusat, hingga dokumen legalitas sebagai payung kerjasama sebagai acuan di dalam pelaksanaan kerjasama tersebut. (BAP)