GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG
GRAFIS: IWAN/JAWA POS RADAR SEMARANG

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG-Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Semarang mengingatkan masyarakat Jateng untuk waspada terhadap konsumsi garam. Pasalnya, hasil penelitian terakhir tahun 2018, peredaran garam yang tak memenuhi syarat masih beredar luas di pasaran.

Ketua LP2K Semarang, Ngargono mengungkapkan telah melakukan penelitian di 3 kabupaten bukan penghasil garam tahun 2018 ini, yakni di Kabupaten Magelang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Tegal, hasilnya memprihatinkan. Sebab, dari 1.903 sampel garam yang diambil dari 15 pasar tradisional di 3 kabupaten tersebut, hasil uji menunjukkan masih ada 398 sampel (20,91 persen) tidak memenuhi syarat (TMS).  “Hasil pengujian garam Kabupaten Tegal kualitas garamnya paling banyak TMS (29,67 persen) dari pada Kabupaten Jepara (22,85 persen) dan Magelang (9,85 persen),” katanya dalam acara pembahasan rencana tindak lanjut penanganan garam konsumsi di Kabupaten Magelang, Kabupaten Jepara dan Kabupaten Tegal.

Menurutnya, jenis garam yang banyak beredar di pasaran adalah jenis garam briket. Dari hasil penelitian, garam briket lebih banyak TMS. Sedangkan garam halus relatif banyak yang memenuhi syarat.

“Merk garam yang paling banyak beredar di pasar dengan kualitas jelek atau TMS tinggi di Kabupaten Magelang adalah Kapal Kembang dan Perahu Kencana. Di Kabupaten Tegal Bintang Emas, Bintang, Bandeg Emas dan Bandeng GBM. Dan di Kabupaten Jepara adalah merek GN dan Hewan Laut,” katanya.

Karena itulah, LP2K merekomendasikan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng melalui tim penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium (GAKY), agar segera melakukan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran garam yang tidak sesuai standar SNI  di Jawa Tengah. Membuat Perda Penanggulangan GAKY  di Provinsi Jateng. Mendorong pemerintah kabupaten/kota yang belum memiliki Perda untuk membuat perda. Dan mendorong adanya pengawasan mandiri di tingkat desa/ kelurahan (Desa Mandiri Garam Beryodium).

Sedangkan untuk Pemkab Magelang, Tegal dan Jepara, Ngargono mendorong diefektifkan atau diimplementasikan Perda/Perbub tentang Penanggulangan GAKY. Termasuk melakukan pengawasan dan penindakan penegakan hukum (Gakum) terhadap peredaran garam yang tidak sesuai standar. “Terpenting, bersama Bapermades mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Tim Gaky di tingkat desa, Desa Mandiri Garam Beryodium,” tandasnya.

LP2K juga mendorong Dinas Perindag  dan Pasar Pemkab Magelang, Tegal dan Jepara untuk melakukan pembinaan pedagang pasar secara periodik agar memilih merek garam yang baik dan menolak merek garam yang tidak baik. Melakukan pengawasan terhadap peredaran garam beryodium secara rutin. “Terpenting menyebarkan dan menginformasikan hasil uji garam baik LP2K Jateng maupun steakholder yang lain ke pedagang pasar dan memberikan sanksi kepada para pedagang yang tetap menjual garam tak layak,” jelasnya.

Demikian halnya dengan Dinas Kesehatan Pemkab Magelang, Tegal dan Jepara, imbuhnya, didorong selalu memantau perkembangan dan melakukan pengujian/pegecekan terhadap garam di pasar-pasar dan hasilnya selalu diinformasikan ke masyarakat maupun ke pedagang  pasar. “Menginformasikan kepada masyarakat agar mengonsumsi garam beryodium sesuai ketentuan lewat posyandu berdasarkan hasil pengujian tersebut,” tandasnya.

Dijelaskan Ngargono, bahwa LP2K tahun 2015 telah melakukan uji garam di pasaran di wilayah Kabupaten Pati dan Kudus.  Dari 175 sampel yang memenuhi syarat hanya 131 atau 74,86 persen dan tak memenuhi syarat 44 sampel atau 25,14 persen. Penelitian berlanjut tahun 2016 di Kota Semarang, dari 654 sampel yang memenuhi syarat hanya 509 atau 77,73 persen dan tak memenuhi syarat 45 sampel atau 22,27 persen.

Kemudian tahun 2017 di Kabupaten Magelang, dari 1008 sampel yang memenuhi syarat hanya 682 atau 67,66 persen dan tak memenuhi syarat 326 sampel atau 32,34 persen.

Menurutnya, garam yang tak memenuhi syarat adalah garam yang di antaranya garam tak dicuci, warnanya coklat, terkontaminasi zat kimia dan tak mengandung yodium. Jika dikonsumsi, efeknya menciptakan generasi yang bodoh.

“Karena itulah, LP2K memiliki misi untuk mengedukasi pedagang sambil membawa hasil uji. Dengan harapan bisa menyadarkan masyarakat dan pedagang,” tandasnya.

Sebetulnya, sumber garam dari Pati. Jika produsen di Pati baik semua, garam yang beredar di Jateng baik semua. “Makanya, LP2K juga akan menyurati Bupati Pati untuk membina produsen garam di wilayahnya. Sebab dari 95 produsen garam Pati, 30 persen tidak baik,” tandasnya. (ida)