Temukan LPKD Tak Patuh UU

342

RADARSEMARANG.COM, UNGARAN – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) temukan standar penilaian internal yang belum memadai dan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang (UU) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kabupaten Semarang, M Jauhari, Selasa (24/7). Temuan tersebut antaralain, standar akuntansi pemerintah, standar penilaiian internal, kecukupan pengungkapan informasi dan kepatuhan terhadap UU. “Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK. Ternyata dua kriteria menjadi temuan BPK, yaitu 9 temuan standar penilaian internal (SPI) dan 8 kepatuhan terhadap UU,” katanya.

Adapun 8 temuan berdasarkan LHP BPK atas SPI antara lain penatausahaan pajak penghasilan pasal 21 atas pegawai belum sepenuhnya memadai. Juga pengendalian atas pengelolaan pendapatan pajak daerah belum sepenuhnya memadai.“Pengendalian pengelolaan kas di bendahara pengeluaran juga belum memadai,” ujarnya.

Adapun temuan terakhir yaitu penyusunan anggaran tahun 2017 tidak berdasarkan ASB (analisis standar belanja). Sedangkan 9 temuan atas kepatuhan perundang-udangan antara lain pemungutan retribusi izin gangguan senilai Rp 2.442.413.640 tidak sesuai Permendagri No 19 Tahun 2012, kelebihan pembayaran tunjangan profesi guru di Disdikbudpora sebesar Rp 90.177.785.

Juga pengenaan pajak atas pemanfaatan air tanah di Kabupaten Semarang oleh PDAM Kabupaten Semarang dan PDAM Kota Semarang tidak sesuai ketentuan, perjanjian kerjasama antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dengan PDAM Kabupaten Semarang terkait pemungutan retribusi sampah tidak sesuai ketentuan.“Dan ada kelebihan pembayaran atas kegiatan belanja moda pada 6 organisasi perangkat daerah sebesar Rp 230.2377.674,” katanya.

Diungkapkan Jauhari, jika mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 69 Tahun 2010, PDAM hanya bisa mengambil retribusi maksimal 5 persen. Tapi di dalam perjanjian pemugutan retribusi sampah antara DLH dengan PDAM, ternyata PDAM minta 10 persen.

Terkait hal tersebut, ia meminta kepada Pemkab Semarang supaya sungguh-sungguh dalam mengawal pemerintahan. “Meskipun mendapat opini WTP, kenyataannya masih banyak temuan dari BPK sehingga masih ada PR (pekerjaan rumah) yang harus dikerjakan,” ujarnya.

Menurut Jauhari, adanya kelebihan anggaran atau pemungutan retribusi yang tidak sesuai ketentuan sudah dikembalikan ke kas daerah semuanya. Pengembalian itu dilakukan setelah diperiksa oleh BPK terdapat temuan.

“Jadi setelah diperiksa BPK ada yang tidak sesuai undang-undang akhirnya dikembalikan. Semua sudah dikembalikan, tapi dalam menjalankan fungsinya belum sesuai undang-undang,” ujarnya. (ewb/bas)