Pedagang Ayam Tuntut Harga Turun

468
DEMO PEDAGANG : Ratusan pedagang ayam melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Temanggung, Selasa (24/7). Mereka menuntut agar pemerintah menurunkan harga ayam. (Ahsan fauzi/radar kedu)
DEMO PEDAGANG : Ratusan pedagang ayam melakukan aksi unjuk rasa di kantor DPRD Kabupaten Temanggung, Selasa (24/7). Mereka menuntut agar pemerintah menurunkan harga ayam. (Ahsan fauzi/radar kedu)

RADARSEMARANG.COM, TEMANGGUNG – Sebanyak 250 pedagang ayam dari Kabupaten Temanggung dan Magelang yang tergabung dalam Paguyuban Anti-Prei (PAP) mendatangi kantor DPRD Kabaputen Temanggung Selasa (24/7). Mereka ingin menyampaikan tuntutan atas mahalnya harga ayam di pasaran pascalebaran tahun ini.

Sebelum beraudiensi, mereka menggelar aksi dengan membentangkan beberapa spanduk. Isi dari poster yang dibawa masa di antaranya “Turunkan harga ayam”, “turunkan harga ayam kami bosan makan mi instan”, “turunkan harga secepatnya”,”harga ayam tinggi masyarakat semakin miskin”, “turunkan harga ayam kami hanya rakyat kecil” dan banyak lainnya.

Kemudian, rombongan yang dipimpin Panud Sudaryo dan beberapa perwakilan dipersilakan masuk ke ruang Sindoro DPRD setempat. Mereka ditemui Wakil Ketua DPRD Temanggung Tunggul Purnomo, Ketua Komisi C DPRD Temangggung Slamet Raharjo beserta anggota serta Dinas Peternakan.

Ketua PAP, Panud Sudaryo menuturkan, aksi yang digelar meminta pemerintah untuk menurunkan harga ayam dan meminta menghentikan impor ayam. “Harga  ayam di pasaran saat ini per satu kilogram sudah tembus Rp 24.500. Harga tersebut bahkan lebih tinggi saat Lebaran lalu, berkisar Rp 24 ribu,” ucap Panud Sudaryo usai audiensi dengan pimpinan DPRD Temanggung, Selasa (24/7).

Terkait impor, pihaknya telah melakukan sweeping dan mendapatkan beberapa pedagang yang menjual daging impor dengan harga Rp 15.000.  “Kalau ini dibiarkan, ayam lokal mau di kemanakan? Kami mohon andil pemerintah untuk segera menyikapi hal ini. Kami mohon solusi,” pintanya.

Menanggapi tuntutan para pedagang tersebut, Wakil Ketua DPRD Tunggul Purnomo menuturkan, permasalahan ini tetap menjadi bahan masukan atau evaluasi untuk dikoordinasikan ke pihak terkait. (san/lis)