KERJA SAMA : Sekda Sugiharto (kiri) dan Kajari Magelang, Wawan Hernawan menandatangi nota kesepahaman dalam bidang hukum. (DOK HUMAS PEMKOT MAGELANG)
KERJA SAMA : Sekda Sugiharto (kiri) dan Kajari Magelang, Wawan Hernawan menandatangi nota kesepahaman dalam bidang hukum. (DOK HUMAS PEMKOT MAGELANG)

RADARSEMARANG.COM, MAGELANG – Pemkot Magelang dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Magelang menandatangi nota kesepahaman bidang hukum. Dengan kerja sama tersebut, Kejari diminta memberikan saran dan masukan bagi para aparatur sipil negara (ASN). Tujuannya untuk meminimalisasi kesalahan birokrasi yang berujung kasus hukum.

Sekda Kota Magelang, Sugiharto meyakini, ASN yang bekerja di lingkungan Pemkot Magelang memiliki kompetensi ilmu hukum. Namun hal itu tidak menjamin terhindar dari kasus hukum. Karena itulah, dibutuhkan upaya preventif.

“Mungkin paham teoritisnya, tapi lemah dalam praktik. Sehingga tetap berpotensi melakukan kesalahan tanpa sengaja,” kata Sugiharto, kemarin.

Adanya kerja sama ini, pihaknya akan mudah berkoordinasi, berdiskusi dalam menerjemahkan produk hukum.

Sementara itu, Kepala Kejari Magelang, Wawan Hernawan mengungkapkan salah satu bagian dari lembaganya ada yang bertugas melakukan pendampingan terhadap pemerintah. Yakni, Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun). Saat ini, Kejari sedang membantu pendampingan perihal aset Pemkot Magelang yang kemungkinan masih ada beberapa yang dikuasi pihak lain tanpa dasar yang jelas. Selain itu, memberikan pendampingan terhadap proyek-proyek yang digarap pemerintah.

“OPD-OPD tidak perlu paranoid dengan proyek-proyek, karena takut salah, takut tersandung masalah hukum. Efeknya nanti pembangunan jadi macet,” tambahnya. (put/lis)