Jalan Antar Desa dan Pasar Harus Segera Selesai

Komisi B DPRD Kabupaten Wonosobo

335
Aziz Nuri Haryono - Ketua Komisi B
Aziz Nuri Haryono - Ketua Komisi B

RADARSEMARANG.COM, PEMBANGUNAN – sektor ekonomi dan pelayanan ekonomi masih harus dipacu agar segera dilaksanakan Pemkab Wonosobo. Memasuki HUT ke-193 Kabupaten Wonosobo, masih ada pekerjaan mendesak. Di antaranya pembangunan jalan antardesa yang sudah menjadi jalan kabupaten harus segera dibangun. Karena memiliki peran menyokong ekonomi. Selain itu pembangunan Pasar Induk harus segera terealisasi karena sudah dianggarkan sejak 3 tahun terakhir.

Ketua Komisi B DPRD Wonosobo Aziz Nuri Haryono mengaku, nyaris setiap pekan selalu ada pedagang yang mendatangi kantornya. Mereka berkeluh kesah terhadap proses pembangunan Pasar Induk Wonosobo. Padahal legislator sebagai pihak yang memiliki kewenangan mengusulkan anggaran sudah dilakukan. “Sekarang tinggal teknis pembangunan di eksekutif, kami mendorong segera terwujud pembangunan pasar,” katanya.

Aziz mengaku, hampir setiap pekan tersebut, pedagang secara bergantian menyampaikan asapirasi. Pihaknya juga menyambut baik masukan pedagang. Untuk itu, Pemkab harus jalan cepat dalam proses pembangunan Pasar Induk, karena pihaknya tidak memiliki wewenang sampai dengan mengeksekusi. Ia meminta Dinas Pekerjaan Umum yang memiliki fungsi tersebut segera mempercepat pembangunan Pasar.

“Karena pasar merupakan pusat perekonomian rakyat, kami berharap segera tuntas, sehingga tidak tiap pekan pedagang selalu mengeluh kepada kami dengan masalah yang masih sama,” katanya.

Konsentrasi sektor lain, Komisi B mendorong Pemkab agar membangun jalan penyambung antardesa yang sudah menjadi aset kabupaten. Karena fungsi jalan tersebut menjadi jalur transportasi ekonomi warga. Apabila jalan bagus akan mempermudah akses sehingga memacu pertumbuhan ekonomi. “Memang pembangunan jalan masuk dalam bidang komisi lain, tapi ini terkait dengan bidang kami terutama ekonomi,” katanya.

Selain mengkritik, Aziz juga mengapresiasi kinerja Pemerintahan di bawah pimpinan Bupati Eko Purnomo. Menurutnya, dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, tahun lalu dari hasil audit BPK mendapatkan penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Menurutnya penilaian ini harus dipertahankan dengan tetap menempatkan sektor pembangunan pertanian dan UMKM menjadi target utama dalam pembangunan ekonomi. “Prestasi ini harus kita apreasiasi, maka ke depan harus dipertahankan,” katanya.

Aziz berharap, Pemkab serius dalam mewujudkan pembangunan Pasar Induk, sehingga tidak terus menerus pedagang mengeluhkan kondisi tempat berdagang pasca-kebakaran. Apabila ada hal teknis dalam pelaksanaan, pihaknya mendorong agar segera diselesaikan dengan baik. Sehingga masyarakat tumbuh kepercayaan dalam proses pembangunan.

“Kalau ada kendala segera ditangani. Karena kami masih ingat, kami anggarkan pembangunan pasar ini sudah sejak tiga tahun lalu, kami mohonlah segera diselesaikan,” pintanya. (ali/ton)